.png)
3 days ago
4
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025. Mulai dari Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman, Sekertaris Jenderal Muhammad Kholid, Bendahara Umum PKS Noerhadi, hingga Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian hadir ke rumah dinas kepala negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pertemuan itu, PKS dan Prabowo berdiskusi tentang tiga hal. Hal ini disampaikan oleh Almuzzammil Yusuf usai pertemuan. Berikut poin pembahasan pertemuan Prabowo dan PKS yang dirangkum Tempo.
1. Kepala Daerah Dipilih DPRD
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan wacana penghapusan Pilkada langsung dibahas dalam pertemuan dengan kepala pemerintahan. Namun, dia berujar partainya belum menyampaikan sikap terhadap usulan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut.
"Karena kami di DPP PKS juga ada kajian," kata dia usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Juli 2025.
Almuzzammil mengatakan pembahasan terhadap wacana ini ditujukan untuk menciptakan sistem demokrasi yang berkualitas. Termasuk, kata dia, pembahasan seputar implementasi sistem demokrasi yang tidak banyak mengeluarkan biaya.
"Bagaimana ke depan terus memelihara kualitas demokrasi yang tidak berbiaya tinggi dan melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat," ujarnya.
2. Regulasi tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Almuzzammil mengatakan peraturan tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial telah diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Pasal ini pada intinya menyatakan kekayaan alam seperti bumi, air, dan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara wajib dipergunakan untuk rakyat.
Pimpinan PKS ini berujar partainya menginginkan adanya regulasi secara khusus mengatur ihwal Pasal 33 UUD 1945 tersebut. "Kami ingin ada sistem ekonomi Indonesia yang membuat kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.
3. Peran Indonesia dalam Konflik di Palestina
Almuzzammil dan Prabowo turut membahas ihwal peran Tanah Air terhadap konflik Palestina. Dia mengatakan Indonesia memiliki kekuatan sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia.
Karena itu, dia menilai Indonesia perlu meningkatkan perannya dalam Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI. Menurut dia, Indonesia semestinya menjadi pemimpin dalam forum tersebut.
"Indonesia belum pernah memimpin OKI sebagai sekretaris jenderal atau minimal wakil sekretaris jenderal," kata dia.
