Brussel (ANTARA) - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas pada Kamis (14/8) mendesak Israel untuk membatalkan rencana pembangunan permukiman di area E1 di Tepi Barat yang diduduki serta memperingatkan bahwa langkah itu akan melanggar hukum internasional dan merusak prospek solusi dua negara secara permanen.
"Jika dilaksanakan, pembangunan permukiman di area tersebut akan secara permanen memutus hubungan geografis dan teritorial antara Yerusalem Timur yang diduduki dan Tepi Barat serta memutus hubungan antara Tepi Barat bagian utara dan selatan," ujar Kallas dalam sebuah pernyataan.
Kallas mengatakan kebijakan permukiman Israel, termasuk pembongkaran, pemindahan paksa, pengusiran, dan penyitaan rumah harus diakhiri. Ia juga mengatakan bahwa tindakan tersebut serta kekerasan yang dilakukan para pemukim dan operasi militer Israel, hanya memicu ketegangan dan mengikis prospek perdamaian.
UE "mendesak Israel untuk tidak mengambil keputusan ini, mengingat implikasinya yang luas dan perlunya mempertimbangkan tindakan guna menjaga kelangsungan solusi dua negara," ucap Kallas.
Area E1, sebidang tanah di sebelah timur Yerusalem yang terletak di antara Yerusalem dan permukiman Ma'ale Adumim, dianggap sangat kontroversial karena pembangunan di area itu secara efektif akan memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat bagian utara. Rencana pembangunan di E1 telah dibekukan selama bertahun-tahun, terutama karena menuai penolakan dari masyarakat internasional.
Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.