Tito Laporan ke Prabowo: Banyak Lahan Pemberian Pemda Tak Layak untuk Sekolah Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk membahas perkembangan sekolah rakyat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Juli 2025.

Sejumlah menteri yang dipanggil yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, dan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf. 

Kepada Prabowo, Tito akan melaporkan terdapat sekitar 200 pemerintah daerah telah memberikan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Namun, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu bilang tidak semua pemerintah daerah memberikan lahan sesuai kriteria minimal 5 hektare. 

"Ada yang hanya 2.000 meter. Tidak sesuai kriteria," ujar Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Juli 2025.

Tito mengatakan sekolah rakyat harus memiliki lapangan, asrama, hingga laboratorium. Pembangunan fasilitas itu membutuhkan lahan dengan luas minimal 5 hektare. 

Menurut Tito, lahan dari pemerintah daerah yang diberikan untuk sekolah rakyat akan berguna untuk pendidikan kelompok masyarakat tidak mampu. Apalagi, lahan yang mengganggur selama ini menjadi beban keuangan pemerintah daerah. "Dengan sekolah rakyat akan menjadi produktif," ujar dia. 

Tito mengklaim kehadiran sekolah rakyat akan menggerakkan ekonomi daerah. Salah satunya melalui menyiapkan makan bergizi untuk murid sekolah rakyat. "Roda ekonomi berputar karena ada bahan yang dibeli dan ada pekerja," ujar dia. 

Program sekolah rakyat sudah dimulai pada 14 Juli 2025. Ada sebanyak 100 sekolah yang sudah didirikan. Prabowo menargetkan 200 sekolah rakyat berdiri tahun ini. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf berencana menambah 37 sekolah rakyat di awal Agustus 2025. Puluhan titik itu bisa menampung lebih dari 9.700 siswa, 1.500 guru dan 2.000 lebih tenaga kependidikan. 

"Kami juga mencoba menambah 50 titik lagi September ini," kata pria yang disapa Gus Ipul ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Juli 2025.

Kementerian Sosial juga sudah merekrut guru sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sekitar 3000 tenaga kerja. Meski demikian Gus Ipul mengungkap ada seratusan guru yang mundur lantaran sekolah rakyat jauh dari tempat tinggal mereka.