Thomas Djiwandono tegaskan komitmen jaga independensi BI

Jakarta (ANTARA) - Thomas Djiwandono menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi BI setelah memperoleh persetujuan DPR RI menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

Thomas menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, atas proses uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaluinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR dan secara khusus pimpinan serta anggota Komisi XI yang kemarin telah menjalankan proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) secara baik,” kata Thomas seusai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan seluruh tahapan uji kelayakan dan kepatutan dijalani dengan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku sebagai bagian dari proses konstitusional pengisian jabatan Deputi Gubernur BI.

Menurut Thomas, persetujuan DPR RI terhadap dirinya disertai tanggung jawab besar untuk menjalankan mandat bank sentral secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip independensi.

Ia menegaskan salah satu komitmen utamanya adalah menjaga independensi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang.

“Seperti yang saya sampaikan dalam proses fit and proper test, komitmen saya adalah menjaga independensi bank sentral,” tegasnya.

Selain itu, Thomas juga menekankan pentingnya penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, pelarasan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta mandat utama Bank Indonesia.

“Dan (komitmen lainnya) juga melaraskan kebijakan fiskal dan moneter,” ungkap dia.

Sebelumnya, ia menyebut perlunya penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter pada level likuiditas dan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang menurutnya berbeda dari skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19.

Ia menyebutkan seusai uji kelayakan dan kepatutan bahwa kondisi perekonomian saat ini membutuhkan transmisi kebijakan yang lebih efektif dan terukur.

Terkait masa jabatan dan agenda ke depan, Thomas menegaskan akan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku sesuai dengan surat keputusan resmi.

“Semua (agenda ke depan) berdasarkan surat keputusan,” ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI dalam Rapat Paripurna menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031 untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026.

Setelah memperoleh persetujuan DPR RI, Thomas selanjutnya dijadwalkan mengikuti pelantikan sebagai Deputi Gubernur BI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: DPR sebut Thomas Djiwandono di BI akan jadi perekat fiskal dan moneter

Baca juga: Rapat Paripurna DPR setujui Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur BI

Baca juga: Tekanan rupiah-koordinasi kebijakan jadi tantangan Deputi Gubernur BI

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.