Terpopuler Nasional: Kader PDIP Eksodus ke PSI hingga Urgensi Parpol Ala Megawati

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet peristiwa nasional hadir di penutupan Juli 2025, mulai dari isu politik hingga sosial. Ada mantan dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bakal eksodus ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), lalu ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang bicara pentingnya partai politik dan terakhir Kementerian Desa yang bicara mengenai Koperasi Merah Putih. Berikut rangkuman berita terpopuler di nasional pada Rabu, 30 Juli 2025:

1. Susul Jokowi, Mantan dan Kader PDI Perjuangan Bakal Eksodus ke PSI

Sejumlah mantan dan kader aktif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut-sebut bakal eksodus bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sikap tersebut setelah mantan presiden Joko Widodo dikabarkan akan bergabung ke PSI.

Mantan kader PDIP dan simpatisan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Sudarsono Jokowi Lovers (BSJL) sepakat bergabung setelah menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 27 Juli 2025. Ketua Umum BSJL Sudarsono mengatakan, tak hanya mantan kader dan simpatisan BSJL, kader aktif PDIP yang masuk struktur di berbagai daerah juga berniat bergabung ke PSI mengikuti jejak Jokowi.

Mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Pemalang ini bercerita, dirinya dihubungi oleh mantan kader dan kader PDIP yang masih aktif ingin bergabung ke PSI. “Sudah banyak, person to person, orang ke orang yang sudah menghubungi kami untuk ikut bergabung,” kata Sudarsono kepada Tempo, Selasa, 29 Juli 2025.

Sudarsono tidak bisa memberitahu berapa jumlah kader aktif atau mantan kader PDIP yang akan bergabung. Namun ia memastikan seluruh anggota BSJL yang berjumlah 600 orang akan bergabung ke PSI. 

Sudarsono menuturkan, semua anggota BSJL sepakat bergabung dengan PSI setelah sebagian anggotanya berkunjung ke rumah Jokowi. Di sana Sudarsono berbicara empat mata dengan mantan Presiden Indonesia ke-7 itu. Awalnya, Sudarsono meminta Jokowi menjadi ketua dewan penasihat BJLS. Sudarsono mengklaim Jokowi menyanggupinya dan juga menyinggung pendapatnya soal PSI.

2. Megawati Sebut Partai Politik Tiang Negara, Kalau Rapuh Negara Runtuh

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan partai politik (parpol) merupakan tiang negara yang harus dijaga tetap kokoh. “Kalau tiangnya rapuh, negara bisa runtuh. Kita pernah dijajah 3,5 abad, apa mau dijajah lagi? Jangan! Karena penjajahan itu sakit sekali,” ucap Megawati dalam acara bimtek anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota se-Indonesia di kawasan Sanur, Denpasar, Bali pada Rabu, 30 Juli 2025, dikutip dari keterangan resmi. 

Mantan Presiden Indonesia ke-5 ini menegaskan, sebagai orang di bawah naungan partai politik, perjuangan tidak akan berhenti selama Indonesia masih berdiri. “Ini amanat besar, bukan hanya kepada saya pribadi tetapi untuk seluruh jajaran partai,” kata Megawati. Pernyataan itu disambut pekikan “Merdeka!” dari peserta.

Ia lalu mengingatkan soliditas kader di semua tingkatan. Selain itu, Megawati juga mengajak seluruh anggota legislatif PDIP untuk terjun langsung ke masyarakat. Putri sulung Bung Karno ini menuturkan, disiplin organisasi dan gotong royong diperlukan di tubuh partai.

Megawati meminta kader partai banteng untuk selalu mematuhi keputusan partai dan tidak terjebak pada kepentingan pribadi yang dapat melemahkan kekuatan kolektif. “Partai ini harus makin besar, jangan malah mengecil. Kalian harus merasa sebagai satu keluarga, harus bergotong-royong,” ujar Megawati. “Kalau bergotong royong begitu, rakyat akan ikut bersama kita.”

Menteri Desa: Maksimal 30 Persen Dana Desa Bisa Jadi Jaminan Kopdes Merah Putih

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) Yandri Susanto mengatakan, dana desa bisa dijadikan jaminan bagi koperasi desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang mengajukan pinjaman usaha. Namun, Yandri menegaskan, maksimal hanya 30 persen dari total dana desa yang dapat dicadangkan untuk skema tersebut.

"Kalau dana desa misalkan ada 500 juta, berarti hanya 150 juta yang disisihkan atau dicadangkan," ujar Yandri seusai acara penghargaan kepada Polda Banten dan Polres Sidoarjo di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025. 

Ia merinci prosedur pengajuan pinjaman oleh Kopdes Merah Putih. Proses dimulai dari penyusunan rencana bisnis oleh koperasi, lalu diserahkan ke kepala desa yang kemudian membawa usulan itu ke musyawarah desa khusus bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan pengurus koperasi. "Itu nanti disahkan atau disetujui di musyawarah desa khusus," kata Yandri. 

Kepala desa dan ketua koperasi akan menandatangani dokumen bersama sebelum diajukan ke Bank Himbara. Skema jaminan ini mengatur bahwa 70 persen dana desa tetap aman untuk kebutuhan dasar masyarakat desa. “Walaupun gagal, cuma 30 persen yang terpakai. Artinya masih ada 70 persen yang aman untuk kepentingan yang lain, yang sangat mendasar di desa," ujar Yandri. 

Dia menjelaskan, skema ini sudah dilaporkan dalam rapat Satuan Tugas Koperasi Desa/Kelurahan (Satgas Kopdes) dan disambut baik oleh perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Danantara, hingga Wakil Menteri Keuangan. "Itu disambut baik oleh Danantara dan pembangunan kemarin sudah sangat prudent, sangat bagus," katanya.