Strategi Ekonomi 2026: Memperkuat Kerja Sama

(Dok. FEB UI)

KEKUATAN ekonomi harus dimulai dari penguatan sektor riil yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja (Keynes, 1936). Upaya itu membutuhkan transformasi sektoral yang bergerak dari pertanian, industri, hingga jasa (Fisher-Clark, 1940, Fourastie, 1949, Lewis, 1954). Transformasi sektoral ditandai dengan perubahan aktivitas ekonomi masyarakat dari tradisional ke percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis produksi hingga akhirnya ekonomi berbasis konsumsi (Rostow, 1960, Chenery-Syrquin, 1975).

Dari sisi produksi, transformasi ekonomi terjadi ketika aktivitas bergeser dari menyediakan bahan mentah dan merakit barang final menjadi produsen barang setengah final. Transformasi masuk tahap pertama ketika barang setengah final tersebut memiliki nilai tambah rendah. Tahap kedua terjadi ketika barang tersebut 'naik kelas' dari bernilai tambah rendah ke bernilai tambah tinggi.

Transformasi tahap kedua biasanya diikuti dengan peningkatan 'kemandirian teknologi' di dalam negeri. Pada tahap ketiga, negara yang tadinya menerima investasi dan teknologi dari luar akan mulai membangun pabrik di negara lain sekaligus memperkenalkan teknologinya sendiri. Pada tahap inilah negara berubah dari penerima menjadi pemberi investasi dan teknologi. Beberapa begara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Vietnam sudah mencapai transformasi produksi hingga tahap ketiga.

Saat ini transformasi sisi produksi semakin menantang. Sejak Krisis Keuangan Global 2009, pola investasi produksi berubah (Piketty, 2013) dari skala besar tertutup (Keynes, 1936) menjadi skala kecil terbuka (Schumpeter, 1942). Akibatnya, persaingan untuk menarik investasi asing jangka panjang yang mendukung daya saing perdagangan internasional dan transformasi sisi produksi menjadi semakin sulit.

SUMBER TRANSFORMASI EKONOMI HARUS DITINGKATKAN

Kini, reformasi institusi dalam negeri dan formulasi strategi ekonomi internasional bukan hanya perlu diubah, melainkan juga harus disesuaikan dengan kondisi global yang terus bergerak dinamis. Oleh karena itu, tiga sumber transformasi ekonomi harus ditingkatkan secara bersamaan, yaitu investasi produksi, daya saing perdagangan internasional, dan hubungan antara keduanya.

Pada Senin, 1 Desember 2025, penulis berkesempatan mempresentasikan makalah berjudul The Importance of Connecting Investment and Trade for Transforming Indonesia’s Economy di Institut Bank Pembangunan Asia-Tokyo. Makalah itu menjelaskan dua syarat agar sebuah negara dapat memiliki tiga sumber kekuatan ekonomi sekaligus. Syarat pertama dan utama ialah menciptakan institusi, regulasi, dan kebijakan yang berkualitas sehingga dapat melahirkan kerja sama ekonomi hingga tingkat penelitian ilmu pasti alam.

Untuk mencapai itu, pemahaman yang baik soal geopolitik dan geoekonomi ialah mutlak. Syarat kedua atau syarat cukup ialah memiliki negara mitra yang mendorong keterkaitan antara daya saing perdagangan dan investasi produksi. Syarat pertama dan kedua harus dipenuhi secara beriringan dan jika kurang di salah satu syarat akan mengakibatkan tujuan tidak tercapai.

Pada Jumat, 12 Desember 2025, OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia terkait dengan rencana aksesi Indonesia. OECD saat ini beranggotakan 38 negara yang mana mayoritasnya ualah negara industri maju dengan kapasitas investasi produksi tinggi.

Beberapa negara anggota OECD ualah mitra dagang utama Indonesia seperti AS, Jepang, Korea Selatan, Australia, Inggris, Turki, dan Uni Eropa. Indonesia sudah menjadi negara mitra kunci OECD sejak 2007 dan saat ini berusaha menjadi anggota penuh pada 2027. Keanggotaan penuh OECD akan mencerminkan bahwa Indonesia mampu memenuhi syarat utama dan syarat cukup dalam menyatukan tiga sumber kekuatan ekonomi dari sisi daya saing, investasi produksi, hingga hubungan keduanya.

EKONOMI 2026

Bagaimana dengan ekonomi 2026? Titik tolak terdekat ialah kondisi ekonomi 2025 yang tidak mudah. Apabila pertumbuhan ekonomi pada 2025 ditargetkan sebesar 5,2%, ekonomi Indonesia pada kuartal IV harus mencapai 5,7% karena di kuartal I hingga kuartal III ekonomi tumbuh masing-masing 4,87; 5,12% dan 5,04%.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal empat kemungkinan akan turun karena sejak akhir November, Pulau Sumatra sebagai penyumbang nilai tambah ekonomi nasional kedua terbesar setelah Jawa, diterpa bencana alam. Bencana yang melanda sebagian wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat itu tentu akan menurunkan kontribusi Pulau Sumatra pada pembentukan nilai tambah ekonomi nasional. Ekonomi pada 2026 harus segera diisi dengan aktivitas quick win yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Sembari meneruskan aksesi ke OECD, pada 2026 Indonesia perlu meningkatkan kerja sama ekonomi Asia Tenggara. Pada Rabu, 26 November 2025, penulis berkesempatan untuk mempresentasikan makalah tentang ASEAN Economic Community 2045: Challenges and Opportunities from RI’s Perspective pada seminar yang diselenggarakan oleh Centre for Southeast Asian Studies (CSEAS).

Presentasi ini menunjukkan bahwa kendati Asia Tenggara belum menjadi kawasan tujuan utama investasi produk microchip atau otak produk elektronik dan elektrik, jaringan produksi dan perdagangan produk ini sudah terlihat di Malaysia dan Singapura dengan negara tujuan utama ekspor Amerika Serikat.

Daya saing produk ini juga terlihat meningkat di Asia Tenggara, khususnya pada Vietnam dan Filipina. Indonesia bersama kedua negara tersebut berpotensi mendukung jaringan produksi microchip Malaysia atau Singapura. Kerja sama subkawasan seperti BIMP EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area) termasuk cocok dan strategis.

Untuk tingkat kerja sama megakawasan, Indonesia berpotensi mengoptimalkan manfaat dari kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mana ASEAN berperan sebagai pusat gravitasi kerja samanya. Kerja sama RCEP tidak hanya kuat karena keterkaitan ekonomi antarnegara anggota, tapu juga karena adanya 'kecocokan alamiah', baik dari sisi perdagangan maupun investasi produksi (Verico, K, 2021a).

Dari sisi kerja sama ekonomi bilateral, dua negara anggota OECD, yaitu Australia dan Korea Selatan, sudah menjadi mitra resmi kerja sama bilateral perdagangan dan investasi Indonesia pada kerangka CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement). Lebih lanjut, Indonesia, Australia, dan Korea Selatan menurut para ahli ekonomi dan hubungan internasional tidak hanya cocok karena faktor geoekonomi, tapi juga geopolitik (Verico, K, 2021b).

Penguatan sisi unilateral melalui reformasi struktural institusi ekonomi yang didukung oleh aksesi OECD perlu dilengkapi dengan penerapan strategi kerja sama ekonomi yang tepat. Strategi kerja sama bisa berbentuk bilateral, subkawasan, kawasan, hingga megakawasan. Strategi harus dirancang berdasarkan informasi jenis produk yang akan dikerjasamakan. Maka itu, peta jalan yang dibuat berdasarkan analisis negara dan jenis produk menjadi syarat penting. Kombinasi strategi unilateral dan kerja sama antaranegara yang terperinci dan tepat akan mendorong percepatan pertumbuhan dan transformasi sisi produksi ekonomi nasional.

HARUS ADA SECARA BERSAMAAN

Hubungan antara reformasi institusi dalam negeri dan kerja sama ekonomi internasional ialah 'sebab dan akibat'. Tanpa reformasi institusi dalam negeri, sulit bagi negara untuk memiliki kerja sama ekonomi yang kuat. Hubungan antara investasi jangka panjang dan daya saing perdagangan internasional ialah 'seimbang saling memengaruhi'.

Ibarat sepasang sepatu, keduanya harus ada secara bersamaan. Investasi jangka panjang memerlukan orientasi produksi dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pasar ekspor, sementara daya saing luar negeri membutuhkan stabilitas investasi jangka panjang. Pemahaman yang baik soal hubungan 'sebab akibatm dan 'seimbang saling memengaruhi' ualah mutlak bagi setiap negara yang ingin berhasil dalam proses transformasi ekonomi.