Sekjen PBB: Hukum global sedang digantikan oleh hukum rimba

Hamilton, Kanada (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Senin (26/1), memperingatkan bahwa tatanan global sedang terkikis karena supremasi hukum digantikan oleh apa yang disebutnya "hukum rimba."

Sembari mendesak komitmen yang diperbarui terhadap multilateralisme dan akuntabilitas, Guterres menegaskan bahwa "supremasi hukum adalah landasan perdamaian dan keamanan global" selama debat terbuka Dewan Keamanan yang berjudul "Menegaskan Kembali Supremasi Hukum Internasional: Jalan Menuju Penguatan Kembali Perdamaian, Keadilan, dan Multilateralisme."

Dia mengingatkan bahwa pada 2024, negara-negara anggota PBB mengadopsi "Pakta untuk Masa Depan," yang mencakup komitmen "untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional dan memenuhi kewajiban dengan itikad baik," tetapi dia memperingatkan bahwa "kata-kata tidak diimbangi dengan tindakan."

"Di seluruh dunia, supremasi hukum digantikan oleh hukum rimba," katanya, menambahkan: "Kita melihat pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan pengabaian yang kurang ajar terhadap Piagam PBB."

Mengenai konflik "dari Gaza hingga Ukraina, dari Sahel hingga Myanmar, di Venezuela dan tempat lain," dia menekankan bahwa "penegakan hukum diperlakukan seperti menu ala carte."

Dia menekankan bahwa negara-negara melanggar hukum internasional "tanpa hukuman" melalui "penggunaan kekuatan ilegal, penargetan infrastruktur sipil, pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia, pengembangan senjata nuklir ilegal, perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional, dan pendekatan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa."

"Pelanggaran-pelanggaran ini menetapkan preseden berbahaya, mendorong negara-negara lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan, alih-alih apa yang diwajibkan oleh hukum internasional," dia memperingatkan.

Sembari menggarisbawahi otoritas unik Dewan Keamanan, Guterres mengatakan: "Di era yang penuh dengan inisiatif, Dewan Keamanan PBB berdiri sendiri dalam otoritas yang diamanatkan oleh Piagamnya untuk bertindak atas nama semua Negara Anggota dalam masalah perdamaian dan keamanan."

"Hanya Dewan Keamanan yang dapat mengambil keputusan yang mengikat semua negara," katanya, menekankan bahwa "tidak ada badan lain atau koalisi ad hoc yang secara hukum dapat mewajibkan semua negara anggota untuk mematuhi keputusan tentang perdamaian dan keamanan.

Dia juga menambahkan bahwa "hanya Dewan Keamanan yang dapat mengizinkan penggunaan kekuatan berdasarkan hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB."

"Tanggung jawabnya bersifat tunggal. Kewajibannya bersifat universal," katanya, seraya mencatat bahwa reformasi terhadap dewan tersebut "sangat penting."

Guterres selanjutnya menekankan perlunya "memastikan akuntabilitas dan mengakhiri impunitas," selain menyerukan dukungan untuk keadilan internasional.

"Mahkamah Pidana Internasional, lembaga sentral dari sistem peradilan pidana internasional, harus dapat beroperasi secara independen," katanya.

"Tidak akan ada perdamaian yang berkelanjutan atau adil tanpa akuntabilitas," tambahnya.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Kepala NATO tolak gagasan Eropa membela diri sendirian

Baca juga: AS kerahkan gugus tempur kapal induk ke Timur Tengah

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.