Sekjen: ASEAN tegaskan tetap terus terlibat tangani konflik Myanmar

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN Kao Kim Hourn menekankan bahwa perhimpunan akan terus terlibat melalui upaya diplomatiknya dalam mengatasi konflik internal Myanmar selama tidak terjadi peningkatan kekerasan dan gencatan senjata masih dapat diupayakan.

“Saya ingin menegaskan bahwa selama tidak terjadi peningkatan kekerasan, dan selama masih dapat diupayakan gencatan senjata, ASEAN akan terus terlibat,” kata Sekjen Kao dalam Media Gathering di Sekretariat ASEAN Jakarta, Rabu.

Sekjen Kao menuturkan bahwa sekretariat ASEAN sangat memahami kompleksitas situasi di Myanmar dan pada tahun ini, di bawah kepemimpinan Filipina, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, telah melakukan kunjungan ke Myanmar pada awal Januari.

Perkembangan terakhir di Myanmar, lanjutnya, adalah pelaksanaan pemilu yang dilakukan dalam tiga tahap.

Kendati ASEAN memutuskan untuk tidak mengirim pengamat pemilu karena tidak tercapainya konsensus, Kao menegaskan bahwa ASEAN tetap terlibat untuk mengatasi konflik Myanmar sebagaimana yang telah disepakati dalam Konsensus Lima Poin ASEAN (5PC).

5PC merupakan kerangka utama pendekatan ASEAN terhadap krisis Myanmar yang bertujuan untuk menekan kekerasan, mendorong dialog inklusif, dan memastikan bantuan kemanusiaan, tanpa mencampuri urusan dalam negeri secara langsung.

“Apa yang dapat saya sampaikan saat ini adalah bahwa ASEAN ingin menegaskan kembali bahwa Konsensus Lima Poin tetap berlaku. ASEAN akan terus berinteraksi dengan Myanmar berdasarkan konsensus tersebut,” ucap Sekjen Kao.

Dia juga menekankan bahwa Filipina yang sedang memegang estafet keketuaan juga akan terus berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan di Myanmar.

Pendekatan keterlibatan ASEAN tercermin melalui kunjungan utusan khusus ke Myanmar serta pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan Myanmar, baik di Myanmar maupun di Filipina. Pendekatan ini dapat disebut sebagai pendekatan keterlibatan yang seimbang,” ujar Kao.

Ia menambahkan, keterlibatan tersebut menegaskan bahwa ASEAN terus memprioritaskan dukungannya terhadap proses politik di Myanmar, termasuk upaya penyelesaian konflik dan permusuhan internal yang masih berlangsung.

Bentrokan etnis telah memperparah krisis kemanusiaan di Myanmar karena negara tersebut masih dilanda konflik sipil hampir empat tahun setelah kudeta militer Februari 2021.

Lebih dari 6.000 orang telah tewas dan hampir 3 juta orang mengungsi akibat pertempuran antara junta dan kelompok oposisi, menurut para pemantau hak asasi manusia, per Desember 2025.

Usai melaksanakan pemilihan umum yang berlangsung dalam tiga tahap sejak Desember hingga Januari, faksi pro-militer Myanmar mengumumkan kemenangan besarnya.

Junta Myanmar mengeklaim pemilu tersebut sebagai bukti akan "kembalinya demokrasi," yang merupakan pemilu pertama sejak kudeta militer yang mengakhiri pemerintahan sipil dan menyebabkan perang saudara.

Namun, komunitas internasional mengecam pelaksanaan pemilu itu sebagai bentuk tipuan belaka.

Baca juga: Kubu pro-junta militer menang besar dalam pemilu legislatif Myanmar

Baca juga: Menlu RI dorong ASEAN perkuat politik demi kawasan damai

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.