Purbayanomic dan Optimisme Outlook Ekonomi Indonesia 2026

(MI/Duta)

ADA masa ketika sebuah ekonomi perlu ditata dengan hati-hati, yakni menjaga stabilitas, kredibilitas, dan kepercayaan. Namun, ada pula masa ketika ekonomi itu perlu didorong lebih berani agar mampu bertumbuh lebih cepat dan menghasilkan kesejahteraan yang terasa luas.

Menjelang 2026, Indonesia berada tepat di persimpangan kedua fase tersebut. Fondasi makroekonomi relatif terjaga, tetapi tuntutan akselerasi semakin keras: produktivitas harus meningkat, lapangan kerja berkualitas harus bertambah, dan daya tahan sosial perlu diperkuat agar pertumbuhan tidak rapuh.

Di ruang publik, istilah purbayanomic mengemuka sebagai penanda arah baru kebijakan fiskal yang lebih pro pertumbuhan. Istilah itu sering dipahami sebagai keberanian untuk mengakselerasi ekonomi tanpa meninggalkan disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan yang selama ini menjadi jangkar stabilitas.

OPTIMISME YANG SEHAT

Dalam konteks tertentu, purbayanomic juga dikaitkan dengan semangat growth with equity, yakni pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi manfaatnya menyebar lebih merata serta resonansi pemikiran pembangunan yang menempatkan stabilitas nasional sebagai prasyarat pertumbuhan berkelanjutan.

Namun, optimisme yang sehat bukanlah euforia. Optimisme yang berguna adalah optimisme yang berangkat dari angka, sadar terhadap risiko, dan diterjemahkan menjadi agenda kebijakan yang konkret. Karena itu, membaca prospek ekonomi Indonesia 2026 tidak cukup berhenti pada narasi 'optimistis', tetapi harus dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih substantif: apa yang harus dikerjakan agar pertumbuhan tidak hanya terjadi, tetapi juga dirasakan dan bertahan?

Sejumlah proyeksi internasional menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 di kisaran 5%. International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan Indonesia sekitar 5,1% sembari mengingatkan pentingnya menjaga ruang kebijakan agar tetap memadai.

World Bank melihat pertumbuhan Indonesia bertahan di level yang relatif sama hingga 2026–2027, sementara Asian Development Bank menempatkan Indonesia di kisaran 5% dengan kecenderungan stabil. Konsensus itu menunjukkan satu hal penting: fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat, tetapi laju pertumbuhannya belum melonjak.

Di sisi stabilitas harga, Bank Indonesia menegaskan komitmen menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2025–2026. Stabilitas inflasi ini menjadi syarat penting untuk menjaga daya beli rumah tangga dan biaya dana dunia usaha. Tanpa inflasi yang terkendali, pertumbuhan yang tinggi pun mudah kehilangan makna karena tidak terasa di dompet masyarakat. Dalam konteks ini, stabilitas makro Indonesia dapat dikatakan memberikan 'ruang bernapas' bagi agenda pertumbuhan.

Namun, stabilitas bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan di kisaran 5% yang berulang, tanpa lompatan produktivitas, berisiko menjadi rutinitas. Ia cukup untuk bertahan, tetapi belum cukup untuk membawa Indonesia melompat ke tahap pembangunan berikutnya. Di sinilah tantangan purbayanomic menjadi relevan: bagaimana mengubah ruang stabilitas menjadi mesin akselerasi yang berkualitas.

PR BESAR

Setidaknya ada tiga pekerjaan rumah besar yang perlu dijawab secara bersamaan. Pertama, menjadikan produktivitas sebagai inti pertumbuhan. Pertumbuhan berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa peningkatan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi ekonomi.

Reformasi struktural dari penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim usaha, peningkatan kualitas infrastruktur, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi fondasi utama. Dalam kerangka purbayanomic, keberhasilan kebijakan tidak diukur dari besarnya belanja atau insentif, tetapi dari keberanian sektor swasta untuk berinvestasi dan berekspansi.

Kedua, meningkatkan kualitas belanja publik. Dorongan fiskal akan efektif bila belanja negara benar-benar meningkatkan kapasitas ekonomi, bukan sekadar mendorong konsumsi jangka pendek. Itu merupakan soal value for money: rupiah yang sama harus menghasilkan dampak yang lebih besar. Belanja untuk logistik, konektivitas, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, serta perlindungan sosial adaptif memiliki efek pengganda yang lebih kuat daripada belanja yang hanya bersifat sementara. Indonesia membutuhkan APBN yang bukan hanya menjaga stabilitas, melainkan juga mampu mengungkit produktivitas dan daya saing jangka panjang.

Ketiga, memperkuat daya tahan sosial. Inflasi yang rendah ialah syarat perlu, tetapi tidak cukup. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan riil, dan penguatan UMKM agar tidak terjebak dalam persaingan berbasis biaya murah. Reformasi keterampilan (reskilling dan upskilling), akses pembiayaan produktif yang berjangka menengah-panjang, serta perlindungan konsumen di era digital perlu dirangkai sebagai satu paket kebijakan. Tanpa itu, pertumbuhan berisiko timpang dan optimisme hanya dinikmati segelintir kelompok.

Tantangan tersebut kian relevan karena lingkungan global menjelang 2026 masih jauh dari tenang. Geopolitik yang memanas, fragmentasi perdagangan, serta volatilitas pasar keuangan global dapat dengan cepat mengubah sentimen.

BEBERAPA LANGKAH STRATEGIS

Dalam situasi global yang 'berisik' seperti ini, kerapian domestik menjadi benteng utama. Konsistensi kebijakan, komunikasi yang tegas, data yang kredibel, dan koordinasi fiskal-moneter yang saling menguatkan menjadi kunci menjaga kepercayaan.

Agar purbayanomic melampaui jargon dan bekerja sebagai mesin akselerasi ekonomi, diperlukan beberapa langkah strategis.

Pertama, dari policy mix ke policy orchestration. Indonesia relatif berhasil menjaga bauran kebijakan. Tantangan berikutnya ialah mengorkestrasikan kebijakan lintas sektor dan lintas waktu: insentif fiskal yang selaras dengan prioritas industri, pembiayaan yang mendukung target produktivitas, serta regulasi yang konsisten. Purbayanomic perlu dilengkapi dengan policy scoreboard yang jelas: sektor apa yang dipercepat, instrumen apa yang digunakan, dan indikator apa yang menjadi tolok ukur.

Kedua, menggeser fokus dari output ke outcome produktivitas. Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari serapan anggaran atau realisasi proyek. Ukuran utamanya harus bergeser ke outcome: penurunan biaya logistik, peningkatan rasio investasi terhadap PDB, penaikan produktivitas tenaga kerja, dan penguatan daya saing UMKM. Pendekatan ini akan memperkuat kredibilitas purbayanomic di mata pasar.

Ketiga, memperkuat kanal transmisi ke kelas menengah dan UMKM. Optimisme makro sering gagal terasa karena kanal transmisi kebijakan terputus. Purbayanomic harus memastikan manfaat pertumbuhan mengalir ke kelas menengah produktif dan UMKM berbasis nilai tambah melalui integrasi kebijakan keterampilan, pembiayaan jangka menengah-panjang, serta perlindungan konsumen dan stabilitas pendapatan.

Keempat, menjadikan kredibilitas sebagai aset pertumbuhan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, keunggulan kompetitif Indonesia bukan hanya ukuran pasar, melainkan juga ketertiban dan konsistensi kebijakan. Kepastian regulasi, disiplin fiskal yang transparan, dan komunikasi kebijakan yang jelas harus dipandang sebagai aset ekonomi, bukan beban.

Di titik inilah purbayanomic akan diuji. Jika ia berhenti sebagai label atau slogan, pasar dan publik akan segera menagih bukti. Namun, jika ia benar-benar menjadi kerangka kerja kebijakan yang disiplin pro pertumbuhan sekaligus pro kredibilitas, 2026 dapat menjadi tahun konsolidasi menuju akselerasi yang lebih berkelanjutan.

Ini menuntut pergeseran dari sekadar policy mix ke policy orchestration: orkestrasi kebijakan lintas sektor dan lintas waktu, dengan tujuan dan ukuran keberhasilan yang jelas.

KATA KUNCI: KETERTIBAN

Optimisme outlook ekonomi Indonesia 2026 bukan ilusi. Ia memiliki dasar: pertumbuhan sekitar 5%, inflasi dalam sasaran, dan komitmen kebijakan yang mulai mengarah pada percepatan. Namun, optimisme hanya akan benar-benar bekerja bila diterjemahkan menjadi reformasi yang menaikkan produktivitas, belanja publik yang efisien dan berdampak, serta perlindungan sosial yang adaptif agar manfaat pertumbuhan terasa luas.

Dengan demikian, purbayanomic jika dimaknai sebagai keberanian mendorong pertumbuhan harus dipasangkan dengan satu kata kunci: ketertiban. Ketertiban dalam desain kebijakan, ketertiban dalam eksekusi anggaran, ketertiban dalam tata kelola, dan ketertiban dalam menjaga kepercayaan. Di sanalah optimisme ekonomi Indonesia 2026 menemukan bentuknya: bukan sekadar harapan, melainkan strategi yang terukur, dikerjakan dengan disiplin, dan dipertanggungjawabkan secara institusional.