Presiden Prabowo Disebut Siap Tinggalkan Board of Peace demi Kedaulatan Palestina

Presiden Prabowo Subianto.(Dok. Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto disebut mengambil sikap tegas terkait posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza. Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026), Presiden membuka opsi untuk keluar dari keanggotaan lembaga tersebut jika misi kemerdekaan Palestina tidak tercapai.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo tidak akan berkompromi dengan perdamaian semu yang justru melanggengkan penjajahan di tanah Palestina.

Komitmen Diplomasi: Abstain, Absen, atau Keluar

Pernyataan Presiden tersebut diungkapkan kembali oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, usai sesi dialog yang melibatkan sekitar 40 tokoh Muslim dan pimpinan ormas Islam. Menurut Kiai Cholil, Presiden memberikan respons yang sangat jelas terhadap keraguan para ulama mengenai efektivitas BoP yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump Jr.

"Beliau (presiden) memberi respons: Kami masuk di BoP itu bisa tidak ikut (keputusan BoP) ketika itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, Beliau siap keluar dari BoP," ujar Kiai Cholil menirukan pernyataan Presiden.

Strategi diplomasi yang disiapkan mencakup langkah bertahap. Jika kebijakan BoP tidak sejalan, Indonesia akan memilih untuk abstain. Namun, jika keberadaan Indonesia di dalam dewan tersebut tidak memberikan dampak nyata bagi perjuangan Palestina, Presiden Prabowo menegaskan tidak ragu untuk menarik diri sepenuhnya.

Menolak Damai Semu dan Memastikan Kemerdekaan

Dalam pertemuan tersebut, KH Cholil Nafis menyampaikan sikap skeptis MUI terhadap Board of Peace. Beliau menekankan kekhawatiran jangan sampai pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Gaza nantinya justru berhadapan dengan rakyat Palestina yang sedang berjuang menuntut kemerdekaan.

"Kami tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka (rakyat Palestina) terjajah. Kami ingin damai dan merdeka," tegas Kiai Cholil saat menjelaskan sikap MUI di hadapan Presiden.

Aspirasi ini dijawab langsung oleh Presiden Prabowo dengan penegasan bahwa kedaulatan Palestina adalah prioritas utama. Indonesia tidak akan membiarkan keterlibatannya dalam lembaga internasional justru merugikan perjuangan rakyat Palestina di lapangan.

Jalur Diplomasi Menuju Kedaulatan Penuh

Menteri Luar Negeri Sugiono membenarkan arahan Presiden tersebut. Pemerintah telah menetapkan koridor yang jelas dalam keterlibatan Indonesia di BoP. Fokus utama saat ini adalah menciptakan situasi damai di Gaza dan Palestina secara umum, yang pada akhirnya bermuara pada kemerdekaan dan kedaulatan penuh negara tersebut.

"Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan: Pertama, situasi damai di Gaza; kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Saya kira itu trajectory yang ingin kita capai," jelas Menlu Sugiono.

Menlu menegaskan bahwa Board of Peace harus menjadi sarana yang mempercepat tercapainya kedaulatan Palestina. Jika lembaga internasional ini tidak bergerak menuju arah yang dikehendaki Indonesia sesuai mandat konstitusi, maka opsi keluar tetap menjadi keputusan final yang siap diambil pemerintah. (Ant/H-3)