PPATK terima 43,72 juta laporan transaksi keuangan-kepatuhan di 2025

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerima total sebanyak 43.723.386 laporan transaksi keuangan dan laporan kepatuhan lainnya sepanjang 2025, meningkat 25,5 persen dari tahun 2024 yang sebanyak 35.650.984 laporan.

“PPATK berkomitmen untuk terus hadir dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, untuk melindungi kedaulatan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud bela negara,” kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Kongah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dari total laporan yang diterima PPATK selama 2025, sebanyak 183.281 laporan masuk dalam kategori laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Jumlah ini meningkat 2,7 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Berdasarkan data LTKM yang diterima tahun 2025, PPATK mencatat indikasi tindak pidana asal (TPA) perjudian masih mendominasi sebesar 47,49 persen dari laporan yang diterima, diikuti TPA penipuan sebesar 18,71 persen, TPA korupsi 5,73 persen dan TPA lainnya.

Selanjutnya, selain LKTM, PPATK juga menerima laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) sebanyak 3.557.473 laporan (turun 3,6 persen yoy) serta laporan transfer dana dari/ke luar negeri (LTKL) sebanyak 39.835.917 laporan (naik 25,7 persen yoy).

Di samping itu, laporan transaksi penyedia barang dan jasa (LT PBJ) sebanyak 125.093 laporan (turun 4,6 persen yoy), laporan pembawaan uang tunai (LPUT) sebanyak 7.418 laporan (turun 15,7 persen yoy), serta laporan penundaan transaksi (LPT) sebanyak 14.204 laporan (naik 484,8 persen yoy).

Adapun saat ini terdapat 46.101 pihak pelapor yang telah teregistrasi pada sistem pelaporan PPATK.

Pihak pelapor merupakan garda terdepan rezim anti pencucian uang yang memiliki kewajiban pelaporan, dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) termasuk di dalamnya pengkinian profil nasabah.

Sepanjang tahun 2025, PPATK telah berkolaborasi dengan Lembaga Pengawas dan/atau Pengatur (LPP) pihak pelapor dalam melaksanakan joint audit terhadap 33 penyedia jasa keuangan (PJK), 100 penyedia barang dan/atau jasa (PBJ) dan profesi, dan audit khusus terhadap 20 PJK, serta penyampaian rekomendasi pengenaan sanksi.

“Kolaborasi antara PPATK dan LPP dalam melakukan pembinaan terhadap pihak pelapor diharapkan dapat meningkatkan efektivitas rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM),” kata Natsir.

PPATK juga telah menyampaikan 994 hasil analisis, 17 hasil pemeriksaan, dan 529 informasi kepada penyidik dan kementerian/lembaga terkait, dengan total perputaran dana yang dianalisis sebesar Rp2.085,48 triliun, meningkat 42,88 persen dari tahun 2024 sebesar Rp1.459,65 triliun.

Peran kelembagaan PPATK ditunjukkan melalui kolaborasi penguatan pihak pelapor, pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana korupsi, narkotika, judi online, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya, serta tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan penyampaian rekomendasi, yang mendukung pencapaian 1 tahun Presiden Prabowo Subianto.

Natsir menambahkan bahwa pelindungan terhadap rekening dana nasabah juga menjadi perhatian PPATK melalui penghentian sementara rekening dormant.

Upaya ini dilakukan dalam rangka menjaga dana dan rekening tersebut tidak disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan.

Selain itu, PPATK juga ikut berkontribusi dalam penerimaan negara dari sektor pajak yang mencapai Rp18,64 triliun. Di sisi lain, PPATK memperoleh WTP ke-19 secara berturut- turut.

“Semua capaian ini tidak bisa diraih tanpa kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Komite TPPU, dalam melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju tanpa pencucian uang menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” kata Natsir.

Baca juga: PPATK blokir 33 rekening Rp4 miliar afiliasi PT Dana Syariah Indonesia

Baca juga: OJK minta PPATK telusuri transaksi keuangan PT Dana Syariah Indonesia

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.