Pengusaha Teriak Produksi Batu Bara Dipotong, Begini Respons ESDM

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal keluhan pengusaha sektor tambang batu bara soal kuota produksi yang dipangkas tahun 2026 ini. Mengingat, ada potensi dampak pada keberlangsungan operasional hingga potensi pengurangan tenaga kerja.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa pemerintah menilai bahwa permasalahan tersebut sudah menjadi perhatian khusus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Saat ini, pihaknya mendalami isu tersebut dan menyiapkan penanganan. "Itu ya ini menjadi concern Pak Menteri dan juga sedang dikerjakan oleh tim (internal)," ujarnya, ditemui di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Memang, sejumlah pelaku usaha mengeluhkan adanya revisi kuota produksi yang turun dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Penurunan volume produksi tersebut dikhawatirkan akan menurunkan arus kas perusahaan dan berdampak pada efisiensi operasional.

Bahkan terburuknya, dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan.

Saat dikonfirmasi mengenai alasan di balik kebijakan pemangkasan volume produksi tersebut, Yuliot mengatakan hal itu diambil demi menjaga stabilitas pasar. Pemerintah berupaya mengontrol suplai agar harga komoditas tetap terjaga di tengah dinamika pasar global.

"Jadi, ya... keseimbangan," tambahnya singkat.

Terkait progres persetujuan RKAB tahun 2026 yang dinanti pelaku usaha, Yuliot menjelaskan bahwa proses tersebut berjalan melalui sistem digital yang terintegrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba).

Ia mengaku perlu melakukan pengecekan lebih lanjut terkait status terkini dokumen-dokumen tersebut karena keterbatasan akses langsung ke sistem verifikasi harian. "Ini saya cek dulu. Ya karena itu melalui sistem. Ya kan, saya juga terbatas," tandasnya.

Keluhan Pengusaha

Sebelumnya, Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan tantangan operasional perusahaan bertambah karena izin produksi yang terbatas. Saat ini, para penambang harus berhadapan dengan ketidakpastian kuota produksi lanjutan karena izin yang dikantongi hanya berlaku efektif hingga kuartal pertama atau Maret 2026 ini.

"Nah, pada saat ini kita juga dihadapkan dengan RKAB. RKAB ini kan kita hanya diberikan mulai sampai dengan 31 Maret di tahun ini, dengan memakai dari RKAB yang lama. Jadi memang saat ini perusahaan, kalau boleh dibilang miners ini masih harus berhadapan lagi dengan seberapa besar nanti RKAB yang akan diberikan untuk periode setelah Maret nanti," ujar Gita kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Rabu (14/1/2026).

Selain masalah durasi RKAB, beban pengusaha bertambah dengan wacana pemangkasan produksi nasional menjadi sekitar 600 juta ton. Gita menilai kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara mendadak karena industri tambang memiliki karakteristik padat modal dengan rantai kontrak.

"Karena tambang itu pada dasarnya padat modal, punya rantai kontrak yang panjang, juga ada macam-macam nih ngaruhnya ke alat berat, ke kontraktor, ke pelabuhan, sampai nanti ke kontrak penjualan," tegasnya.

Dengan begitu, perusahaan tambang berusaha melakukan adaptasi dengan berpatokan pada rencana yang sudah disetujui hingga Maret tahun ini. Namun, Gita mengakui bahwa perencanaan jangka panjang menjadi sulit dilakukan karena industri masih menunggu kepastian angka kuota hingga akhir tahun.

"Jadi ini kita harus berhubungan dengan rencana RKAB itu sendiri. Sepanjang plan yang masih sesuai dengan RKAB sampai bulan Maret, pasti akan menyesuaikan ke plan tersebut. Nah sisanya berapa tentu saja ini yang masih kita tunggu, karena ini tidak bisa menghitung matematis dalam hanya jangka pendek," tandasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]