Pengamat UI soroti risiko Indonesia bergabung di Dewan Perdamaian Gaza

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Shofwan Al-Banna Choiruzzad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengikutsertakan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump mengandung risiko besar bagi kepentingan nasional.

“Keputusan Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian merupakan langkah yang cenderung tergesa-gesa dan memiliki risiko besar bagi kepentingan nasional Indonesia, nasib rakyat Palestina, serta stabilitas global,” kata Shofwan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa dari sisi kelembagaan, Dewan Perdamaian tersebut merupakan pembelokan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang memberikan dukungan terhadap Rencana Perdamaian Trump, setelah berulang kali Amerika Serikat memveto upaya gencatan senjata yang dinilai lebih adil.

Menurut Shofwan, Dewan tersebut memiliki cakupan yang lebih ekstensif dengan struktur yang memberikan kekuasaan luar biasa kepada Donald Trump sebagai pribadi.

“Dengan demikian, tidak hanya mencurangi resolusi PBB, Dewan ini juga berisiko menjadi tantangan bagi kelanjutan sistem internasional yang dibangun setelah Perang Dunia II,” katanya.

Dari sisi paradigma, ia menilai institusi yang dibentuk Trump itu merupakan perwujudan cara berpikir kolonial. Shofwan membandingkannya dengan praktik para imperialis Eropa yang membagi Afrika tanpa mendengarkan suara rakyat Afrika dalam Konferensi Berlin 1884.

Dalam konteks Dewan Perdamaian Gaza, Trump dinilai mengundang para penguasa negara di luar Palestina untuk bergabung selama bersedia membayar, tanpa membuka ruang bagi Palestina untuk menjadi bagian dari Dewan tersebut.

Sebaliknya, Benjamin Netanyahu yang telah mendapatkan surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional justru diundang untuk terlibat.

“Tentu saja, ini bertentangan dengan prinsip self determination dalam Piagam PBB dan bertentangan dengan UUD negara RI 1945,” kata Shofwan.

Ia juga menilai dari sisi keadilan, Dewan Perdamaian berisiko mencabut keadilan dan melanggengkan penindasan terhadap rakyat Palestina, baik di Jalur Gaza maupun di wilayah lainnya.

“Ketika menyampaikan rencana rekonstruksi Gaza, menantu Trump menjualnya seperti seorang pengusaha properti menawarkan proyek pada para investor, tanpa memberikan kejelasan mengenai perlindungan dan hak orang-orang Palestina,” katanya.

Shofwan menambahkan bahwa dari perspektif kepentingan nasional, keterlibatan Indonesia dalam Dewan tersebut membawa risiko besar terhadap posisi Indonesia di tengah volatilitas geopolitik global.

Dengan kekuasaan yang sangat terpusat pada Trump dan Amerika Serikat (AS), negara-negara rival AS dapat memandang keikutsertaan dalam Dewan Gaza sebagai bentuk keberpihakan ( alignment) kepada Washington.

“China menolak tawaran AS dan mengecam Dewan tersebut dan ini berpotensi menggerus hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara lain,” katanya.

Ia juga memperingatkan bahwa keterlibatan Indonesia berisiko merusak reputasi internasional. Alih-alih menjadi “pengakuan terhadap peran dan nilai penting Indonesia”, keikutsertaan tersebut justru dapat memunculkan persepsi bahwa Indonesia mudah didikte oleh Trump.

“Jika kita melihat negara lain yang telah memutuskan bergabung, mayoritas adalah negara-negara yang memiliki kecenderungan non-demokratis, sehingga dapat membuat Indonesia diasosiasikan sebagai bagian dari the illiberal international,” katanya.

Dewan Perdamaian Gaza

Dewan Perdamaian Gaza resmi terbentuk dengan penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.

Piagam tersebut ditandatangani oleh para pemimpin atau perwakilannya yang berasal dari 20 negara yakni AS, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Bahrain, Azerbaijan, Bulgaria, Hongaria, Indonesia, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Maroko, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Yordania.

Di dalam Dewan Perdamaian Gaza juga dibentuk Dewan Eksekutif/Dewan Pengarah Dewan Perdamaian Gaza yang terdiri dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, menantu Donald Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, miliarder AS yang juga CEO Apollo Global Management, Presiden Bank Dunia Ajay Banga dan penasihat keamanan nasional AS Robert Gabriel.

Selain Dewan Perdamaian, dibentuk juga Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) yang dipimpin teknokrat kelahiran Gaza Ali Sha'ath untuk mengawasi pemulihan layanan publik, pembangunan kembali institusi sipil dan stabilisasi kehidupan sehari-hari di Gaza.

Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Gaza adalah Nickolay Mladeno, diplomat sekaligus mantan Menteri Pertahanan Bulgaria yang bertugas menjadi penghubung antara Dewan Perdamaian dan NCAG serta mengawasi Dewan dalam seluruh aspek tata kelola, rekonstruksi, dan pembangunan Gaza.

Sementara Mayor Jenderal Jasper Jeffers, perwira tinggi Angkatan Darat AS ditunjuk sebagai Komandan ISF. Ia akan memimpin operasi keamanan, demiliterisasi Gaza serta penyaluran bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi secara aman.

Selain itu, dibentuk juga Dewan Eksekutif yang membantu mendorong tata kelola yang efektif dan penyediaan layanan berstandar terbaik guna memajukan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi rakyat Gaza. Anggota Dewan tersebut adalah Steve Witkoff, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, pejabat intelijen Mesir Jenderal Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy, Nickolay Mladenov, pengusaha Israel Yakir Gabay dan diplomat Belanda Sigrid Kaag.

Baca juga: Jerman, Italia siap ikut Dewan Perdamaian tapi terkendala konstitusi

Baca juga: Spanyol tolak undangan Trump untuk bergabung di Dewan Perdamaian Gaza

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.