Pemerintah Anggarkan Rp 5 Triliun Demi Listriki Daerah 3T di 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merencanakan anggaran untuk program listrik desa (Lisdes) pada tahun 2026 sebesar Rp 5 triliun. Angka ini meningkat apabila dibandingkan anggaran tahun ini yang dialokasikan sebesar Rp 3,8 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran untuk program Lisdes ini sudah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Nah untuk anggaran Lisdes, kalau tahun ini dianggarkan Rp 3,8 triliun, Pak Menteri sudah menyampaikan ke Presiden bahwa mengusulkan untuk tambahan yang baru, dan menurut kami dapat informasinya Rp 5 triliun, ini akan dianggarkan di 2026," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/9/2025).

Dadan memerinci, anggaran tersebut akan digunakan terutama untuk memperpanjang jaringan distribusi listrik ke rumah tangga, serta melistriki wilayah-wilayah yang secara teknis sulit dijangkau dengan jaringan PLN.

"Tahun depan akan dilakukan tahapan yang kedua untuk program Lisdes di 1.135 lokasi dengan total anggaran Rp 5 triliun. Ini terdiri dari perpanjangan grid jaringan distribusi dan juga PLTS Komunal atau mungkin nanti juga ada yang PLTS individual," katanya.

Ia lantas membeberkan bahwa secara total kebutuhan anggaran untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 64,09 triliun.

"Secara total untuk mencapai seluruh masyarakat, seluruh rumah tangga itu diperlukan anggaran Rp 61,65 triliun, ini untuk anggaran Lisdes dan BPBL-nya itu adalah Rp 2,44 triliun, sehingga totalnya untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia diperlukan anggaran tambahan Rp 64,09 triliun," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait peningkatan anggaran pada program kelistrikan yang langsung menyentuh masyarakat.

Ia pun menilai hasil pembahasan panjang antara pemerintah dan DPR akhirnya membawa kabar yang cukup positif, terutama bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati akses listrik secara penuh.

"Bagaimana kita ketahui, listrik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sudah tidak lagi menjadi barang mewah. Tapi, adalah sebuah fakta, saudara-saudara kita yang belum terjangkau listrik. Maka, menjadi kewajiban negara untuk hadir," ujarnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Jadi Menteri ESDM, Bahlil Tak Nikmati Listrik dari Lahir Sampai SD