Pembahasan RAPBDP Jabar 2025 selesai tinggal tunggu evaluasi Mendagri

Bandung (ANTARA) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Jawa Barat Tahun 2025 telah disepakati oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar pada Jumat ini, tinggal menunggu evaluasi dari Mendagri Tito Karnavian selama enam pekan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan setelah disetujui dan ditandatangani oleh dirinya yang mewakili Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama empat dari lima pimpinan DPRD Jawa Barat, Rancangan APBDP Jabar Tahun 2025 ini segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

"Tadi saya menandatangani Raperda tentang APBDP Jabar Tahun 2025 bersama para pimpinan DPRD Jabar. Tinggal kita menunggu evaluasi Mendagri selama enam pekan," kata Erwan selepas Rapat Paripurna membahas RAPBDP Jabar 2025 di Gedung DPRD Jabar Bandung, Jumat.

Diinformasikan oleh pihak DPRD Jabar, perubahan APBD Tahun 2025 memiliki komposisi secara umum adalah: Pendapatan Daerah ditargetkan meningkat Rp94,95 miliar (0,31 persen) yang semula Rp30,99 triliun menjadi Rp31,09 triliun.

Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah Rp64,42 miliar, naik 0,34 persen dari target Rp18,31 triliun menjadi Rp19,37 triliun.

Lalu, Pendapatan Transfer bertambah Rp30,52 miliar (0,26 persen), naik dari Rp11,67 triliun menjadi Rp11,70 triliun. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah tetap Rp23,19 miliar.

Perubahan Belanja Daerah diasumsikan meningkat Rp1,16 triliun (3,73 persen), dari Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun, dengan rincian belanja operasi yang berkurang Rp268,66 miliar atau turun 1,33 persen dari Rp20,16 triliun menjadi Rp19,89 triliun.

Belanja Modal bertambah Rp3,06 triliun atau naik 172,78 persen dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,83 triliun.

Belanja Tidak Terduga berkurang Rp879,74 miliar atau turun 76,22 persen dari Rp1,15 triliun menjadi Rp274,48 miliar.

Belanja Transfer berkurang Rp751,65 miliar atau turun 9,41 persen dari Rp7,99 triliun menjadi Rp7,24 triliun.

Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp693,39 miliar bertambah Rp1,06 triliun (153,28 persen) menjadi Rp1,76 triliun. Rincian pos ini seluruhnya berupa Silpa.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan, yakni tetap Rp616,81 miliar.

Pos ini berisi penyertaan modal daerah Rp50 miliar untuk PT BIJB Kertajati dan Pembayaran cicilan pokok utang daerah ke PT SMI Rp566,81 miliar.

Dengan dasar seluruh rincian tersebut, volume APBD Provinsi Jawa Barat yang semula Rp31,69 triliun, naik 3,65 persen atau Rp1,16 triliun menjadi Rp 32,85 triliun.

Baca juga: KDM ungkap Wali Kota Cirebon sanggupi batalkan PBB naik 1.000 persen

Baca juga: KDM tegaskan jalan mulus di Jabar tahun 2027 untuk akselerasi ekonomi

Baca juga: Gubernur Jabar: Investasi harus beri manfaat bagi lingkungan dan warga

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.