Partai Buruh Tolak Pilkada Tidak Langsung

PARTAI Buruh menyatakan menolak isu pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pilkada tidak langsung. Menurut Partai Buruh, pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat karena merupakan cerminan kehendak rakyat sekaligus amanat Reformasi.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan pemilihan langsung memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan sendiri calon kepala daerah yang mereka kehendaki. Rakyat dapat menilai rekam jejak para calon melalui berbagai sumber, termasuk media sosial dan informasi yang dapat dipercaya. “Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” kata Said Iqbal dalam keterangannya pada Ahad, 4 Januari 2026.

Isu pilkada tidak langsung mencuat kembali setelah sejumlah kalangan dan politikus mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Usulan tersebut mengemuka dengan alasan efisiensi anggaran negara serta upaya menekan konflik politik di tingkat daerah. Namun, gagasan ini menuai kritik karena dinilai berpotensi mengurangi partisipasi publik dalam proses demokrasi lokal.

Ihwal argumen pilkada langsung berbiaya mahal, Said mengatakan, penyebab mahalnya biaya bukan pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada praktik politik uang. Untuk menekan biaya politik uang, Partai Buruh mengusulkan pengaturan baru dalam undang-undang pemilu, khususnya terkait transparansi hasil suara.

Partai Buruh mengusulkan agar setelah penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi disampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, setiap partai dapat saling mengetahui hasil suara secara terbuka. “Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” ujarnya.