Panggung Dunia, Rumah Sendiri Retak

(DOK PRIBADI)

INDONESIA resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) 2026 (23/12.2025). Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.

Nominasi Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitasnya, Indonesia memimpin sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta dukungan seluruh negara anggota Asia-Pacific Group kepada Indonesia sebagai Presiden Dewan Ham PBB 2026. Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.

Indonesia Dalam Sorotan Internasional
Indonesia kembali mendapat sorotan internasional. Kali ini melalui nominasi sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026. Pemerintah dan sebagian politisi menyambutnya sebagai bukti kepercayaan dunia terhadap komitmen Indonesia pada nilai-nilai HAM. Sebuah prestasi diplomasi, kata mereka.

Namun, di balik tepuk tangan global itu, ada pertanyaan yang tidak boleh dihindari: bagaimana mungkin negara yang masih menyisakan banyak utang keadilan di dalam negeri tampil sebagai wajah moral di panggung HAM dunia? Masalahnya bukan pada ambisi global Indonesia. Setiap negara berhak bahkan perlu berperan aktif di forum internasional. Yang menjadi soal adalah jarak antara citra internasional dan realitas domestik.

Hingga hari ini, berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu belum menemukan ujung jelas. Keadilan bagi korban masih terasa jauh, sementara impunitas kerap terlihat lebih dekat dengan kekuasaan.

Di sinilah ironi itu muncul. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB dipromosikan sebagai simbol kepercayaan, seolah-olah pengakuan internasional otomatis mencerminkan keluhuran moral sebuah negara. Padahal dunia diplomasi bekerja dengan logikanya sendiri: rotasi kawasan, konsensus politik, dan kompromi strategis seringkali lebih menentukan daripada catatan etis suatu negara. Kepercayaan dalam bahasa PBB tidak selalu berarti teladan, melainkan sering kali cukup aman untuk memimpin prosedur.

Masalahnya, simbol tidak pernah netral. Ketika Indonesia duduk memimpin Dewan HAM, sorotan terhadap kondisi HAM di dalam negeri justru semakin terang. Setiap pernyataan tentang hak asasi di forum internasional diiringi pertanyaan sama: apakah prinsip yang sama ditegakkan di rumah sendiri?

Lebih dari itu, ada risiko lebih subtil namun berbahaya: prestise internasional menjadi alat penyangga legitimasi domestik. Narasi dunia percaya pada kita berpotensi dipakai meredam kritik publik, seolah posisi global menggantikan kewajiban negara menuntaskan keadilan bagi warganya sendiri. Padahal bagi korban pelanggaran HAM, kursi di Jenewa tidak pernah bisa menggantikan kebenaran, pertanggungjawaban, dan pemulihan.

Sejarah menunjukkan jabatan internasional kerap menjadi etalase. Negara tampak progresif di luar namun defensif di dalam. Jika pola ini terulang, posisi Presiden Dewan HAM PBB bukanlah kehormatan, melainkan panggung yang memperbesar kontradiksi. Dunia akan mendengar pidato, sementara publik domestik melihat ketimpangan antara kata dan tindakan.

Namun, jabatan ini juga menyimpan peluang. Jika pemerintah berani, mandat global ini bisa dijadikan tekanan balik untuk memperbaiki diri. Justru karena sorotan internasional meningkat, negara tak lagi punya kemewahan untuk menghindar dari agenda reformasi HAM: penegakan hukum yang adil, perlindungan ruang sipil, dan keberanian menuntaskan kasus-kasus lama tanpa kalkulasi politik sempit.

Pertanyaan sederhana namun menentukan arah sejarah: apakah Indonesia ingin jabatan ini dikenang sebagai simbol pencitraan atau sebagai titik balik keberanian? Dunia mungkin memberi kursi. Tetapi keadilan tidak pernah datang dari luar negeri. Ia harus diperjuangkan di dalam, seringkali dengan biaya politik mahal.

Tanpa keberanian itu, setiap pujian internasional hanya akan terdengar seperti gema kosong nyaring di panggung dunia, hampa di rumah sendiri.