Pakar Hukum Unand: PDIP Harus Jaga Sikap Oposisi Meski Hasto Mendapat Amnesti

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan PDIP harus tetap menjaga sikap oposisi meski Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurut Feri, PDIP sadar betul bahwa kasus yang menjerat Hasto sebagai alat sandera politik untuk menarik mereka ke pemerintahan. Ia menekankan PDIP agar tidak mengubah sikap oposisi karena amnesti Hasto.

“Kalau tidak, PDIP terkesan tunduk kepada alat kekuasaan dan tujuan orang melakukan upaya kriminalisasi politik akan bisa dianggap benar karena tujuannya akan tercapai,” kata Feri kepada Tempo, Jumat, 1 Agustus 2025.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas 2017-2023 ini mengatakan preseden ini berpotensi menimbulkan tradisi buruk dalam berpolitik dan bertatanegara. “Tinggal kriminalisasi kan lawan, hidupkan kasus yang lama, lalu kemudian dia akan berputar arah, mendukung pemerintah dan itu sangat buruk dalam alam demokrasi konstitusional kita,” kata Feri.

Menurut Feri, bergabungnya PDIP ke pemerintah setelah amnesti Hasto akan memberikan kesan bahwa pemberian amnesti ditangkap semata-mata untuk kepentingan politik dan agenda buruk merusak komposisi demokrasi, terutama membenamkan opisisi. 

Pendapat serupa juga diungkapkan dosen komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Pria yang akrab disapa Hensa ini menilai pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto berisiko memancing citra negatif. Ia mengatakan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua tokoh yang terjerat kasus korupsi bisa memicu persepsi bahwa Prabowo mengorbankan komitmen pemberantasan korupsi demi kepentingan politik.

“Meskipun abolisi dan amnesti adalah hak prerogatif presiden, kelompok anti-korupsi dan kritis bisa memandang ini sebagai langkah yang melemahkan keadilan,” ujar Hensa kepada Tempo, Jumat, 1 Agustus 2025.

Hensa mengatakan Prabowo perlu memastikan komunikasi publik yang jelas untuk menghindari persepsi negatif ini. Menurut Hensa, jika masyarakat melihat langkah ini sebagai upaya tulus untuk persatuan, Prabowo akan mendapat legitimasi lebih kuat. Sebaliknya, jika publik menganggap ini sebagai manuver politik semata, kepercayaan terhadap pemerintahannya bisa tergerus.

“Prabowo sedang main di level tinggi. Dia pakai simbol-simbol politik untuk bicara soal persatuan, tapi kalau publik curiga ini cuma akal-akalan, narasinya bisa jatuh,” kata Hensa.