OJK dan BEI Panggil Emiten Bahas Penerapan Free Float 15%

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi (kedua dari kiri)(MI/Insi Nantika Jelita)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) untuk membahas rencana peningkatan porsi saham beredar (free float) menjadi 15%, dari sebelumnya 7,5%. Anggota Dewan Komisioner sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa kebijakan peningkatan free float bertujuan memperkuat struktur pasar. Itu juga meningkatkan likuiditas, memperluas basis investor publik, dan pada akhirnya mendorong peningkatan tata kelola emiten agar semakin baik dan transparan ke depan.

"Kebijakan peningkatan free float ini akan menjadi bagian integral dari agenda reformasi di pasar modal Indonesia," ujarnya di Kantor Bursa Efek Indonesia, Rabu (4/2).

Menurut Hasan, penerapan free float yang lebih terbuka dan memadai akan meningkatkan partisipasi publik dalam kepemilikan saham. Hal tersebut diyakini dapat memperkuat kontrol publik terhadap emiten serta menjadikan pasar modal Indonesia lebih atraktif, baik bagi investor domestik, investor ritel, institusi, maupun investor global atau asing.

Di satu sisi, Hasan mengatakan AEI juga memberikan masukan agar kebijakan free float dilakukan secara bertahap, terukur, dan hati-hati, dengan mempertimbangkan kapasitas pasar serta risiko yang menyertai proses transisi. Selain itu, terdapat masukan terkait penguatan transparansi informasi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) serta klasifikasi investor. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas basis investor dan mendukung peningkatan keterbukaan informasi kepemilikan saham, khususnya untuk kepemilikan saham di atas 1%

Hasan kemudian menyampaikan, pada hari ini Bursa Efek Indonesia akan memaparkan kepada publik konsep atau draf perubahan peraturan pencatatan. Dalam draf tersebut, terdapat pengaturan peningkatan free float. Ia pun mengajak masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan yang terkait dengan perubahan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia, untuk mencermati dan memberikan masukan. 

"Partisipasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari meaningful participation yang dibuka selama 10 hari kerja ke depan," tuturnya.

Hasan menegaskan reformasi dan percepatan penguatan integritas pasar modal, menurutnya, harus dilakukan secara bersama dan menyeluruh.

"Tidak hanya pada struktur kepemilikan saham, tetapi penguatan juga mencakup aspek transparansi, tata kelola, serta kualitas partisipasi investor dan manajemen emiten," katanya. 

Lebih lanjut, Hasan menegaskan arah kebijakan dan rencana aksi tersebut sejalan dengan praktik serta ekspektasi Global Index Providers, yang menjadikan tingkat free float sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pasar dan perhitungan indeks global. Implementasi kebijakan ini, lanjutnya, akan dipantau dan dimonitor secara ketat dengan asas kehati-hatian yang tinggi. 

Ia juga menyampaikan kebijakan peningkatan free float telah mendapatkan dukungan penuh dari Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja bersama. Parlemen memberikan arahan, instruksi, dan dukungan kepada OJK dan BEI terkait peningkatan besaran free float serta regulasi yang akan diterapkan ke depan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Armand Wahyudi Hartono menyatakan dukungan penuh terkait penerapan free float 15%. Ia menegaskan komitmen AEI untuk bekerja sama dengan Self Regulatory Organization (SRO), dan para emiten dalam membangun pasar modal Indonesia yang berkelas dunia. Namun, ia menekankan pelaksanaan kebijakan tersebut bergantung pada beberapa hal. 

"Free float ini bergantung dengan kemampuan pasar menyerapnya bagaimana, lalu kecocokan emiten dan investornya. Jadi, harus dilakukan dengan hati-hati," tegasnya. 

AEI, lanjut Armand, akan terus mendukung penyusunan aturan yang transparan dan membangun, demi menciptakan pasar modal Indonesia yang lebih transparan, memiliki tata kelola dan manajemen emiten yang lebih baik, serta memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada para investor dan pemangku kepentingan publik.

"Kami dukung semuanya agar sama-sama membangun pasar modal Indonesia yang kelas dunia," tutupnya. (E-3)