Misbakhun sebut revisi UU P2SK tidak ubah independensi BI

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) tidak akan mengubah independensi Bank Indonesia (BI).

Meski terdapat wacana perluasan mandat bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, menurutnya hal itu menjadi praktik umum bagi bank sentral di berbagai negara.

Misbakhun ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu, mencontohkan bank sentral AS atau The Fed yang juga diberikan mandat yang sama guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ketika bank sentral AS, The Fed, diberu mandat undang-undangnya seperti itu, tidak ada isu mengenai independensi. Kenapa ketika Indonesia ingin memasukkan itu, kemudian ada isu independensi," kata Misbakhun

Ia memandang penguatan peran BI sejalan dengan praktik terbaik (best practice) bank sentral global saat ini.

Misbakhun menegaskan BI sebagai bank sentral sentral tetap harus tunduk pada konstitusi.

Oleh karena itu, keterlibatan BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tidak serta-merta menggeser independensinya.

"Kesejahteraan itu bisa dicapai kalau ekonomi kita tumbuh, tercipta lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Ekonomi yang tumbuh itu adalah investasi. Penciptaan lapangan pekerjaan terjadi di sana. Masyarakat punya penghasilan," tambahnya.

Adapun dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI pada Rabu ini, pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai tindak lanjut pembahasan revisi UU P2SK.

DIM tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal panitia kerja (panja) DPR yang telah dibentuk.

Sejumlah isu yang menjadi fokus pembahasan revisi UU P2SK antara lain pengaturan aset digital, kripto, serta penguatan pasar modal.

Selain itu, mekanisme penyusunan anggaran di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menjadi salah satu materi yang tengah diuji melalui judicial review.

Baca juga: Pemerintah serahkan DIM revisi UU P2SK ke DPR RI

Baca juga: Pengamat sebut penerapan PoR dapat dipadukan dengan UU P2SK

Baca juga: DPR memastikan revisi UU P2SK tak ganggu independensi bank sentral

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.