Menteri Tito: Pilkada Dipilih DPRD Dimungkinkan Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah sedang membahas usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada dipilih DPRD. Menurut Tito, usulan itu dimungkinkan diterapkan karena tertuang dalam UUD 1945.

"Di internal kami sedang rapat bahas usulan ini," kata dia di Israna Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Juli 2025.

Dia mengatakan pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pasal itu mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis.

Mantan kapolri itu menafsirkan sistem demokrasi itu tidak harus dilakukan dengan pemilihan secara langsung. Menurut dia, demokrasi juga bisa dipahami dengan memberikan kepercayaan kepada perwakilan rakyat. 

"DPRD, misalnya, dipilih oleh rakyat mereka yang memilih kepala daerah," kata dia. 

Tito bilang Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bisa menjadi rujukan untuk melakukan pemilihan kepala daerah ditunjuk DPRD. Dia juga bilang tidak perlu melakukan amendemen dengan adanya pasal itu.

Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto mendorong pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara langsung. Prabowo ingin menghindari biaya mahal dalam pemilu hingga mencegah konflik di masyarakat. 

"Bayangkan butuh bermiliar-miliar. Kandidatnya belum lagi Pemilihan Suara Ulang terus kaya di Papua," kata dia. 

Diskursus penataan sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat lewat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, beberapa pekan lalu. Muhaimin merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah, pada 26 Juni 2025.

Ide itu lebih dulu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat saat berpidato di acara HUT Golkar, akhir tahun lalu. Pernyataan Prabowo itu didukung oleh sejumlah politikus Koalisi Indonesia Maju, gabungan partai politik pendukung pemerintah.

Muhaimin mengusulkan dua opsi pemilihan kepala daerah. Pertama, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kedua, pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dipilih oleh rakyat melalui DPRD kabupaten-kota.

"PKB berkesimpulan harus dicari jalan yang efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Selama ini pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kami mengusulkan dua pola itu,” kata Muhaimin, yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dalam peringatan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, pada Rabu, 23 Juli 2025.

Namun, Dosen hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPRD sudah tutup buku setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024. Ia mengatakan, pada putusan 135 itu, MK menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD. Sehingga konsekuensi putusan itu adalah pilkada secara langsung seharusnya tetap dipertahankan.