Lampaui Kebutuhan Domestik Tahunan, RI Kembali Capai Swasembada Pangan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia berhasil kembali mencapai swasembada pangan pada 2025. Karenanya, Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia," ucap Prabowo dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

Prabowo mengapresiasi kerja keras seluruh jajarannya yang membawa Indonesia swasembada pangan hanya dalam setahun sejak kepemimpinannya. Capaian itu lebih cepat dari target awal yaitu empat tahun.

Bagi Prabowo, ini adalah kemenangan rakyat karena Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada negara lain. Terlebih, Indonesia adalah negara kaya sumber daya.

"Hari ini kita mencatat kemenangan penting. Tidak ada bangsa merdeka kalau makan tidak tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa merdeka kalau makan pangan tergantung bangsa lain," ucap Prabowo.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan terwujudnya swasembada pangan Indonesia bukanlah kerja kementeriannya semata, melainkan kerja sama seluruh kementerian/lembaga terkait di bawah kepemimpinan Prabowo. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu tercapainya swasembada pangan.

“Swasembada ini kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan besar Bapak Presiden dan seluruh penyuluh petani Indonesia,” ujar Amran.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.
Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara pada tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog.

"Di saat (target swasembada beras) jadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah sembuh, recovery kembali. Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun," ujar Amran.

Dalam kesempatan sama, Amran menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo. Tanda kehormatan itu diberikan atas jasanya dalam pencapaian target swasembada pangan 2025.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Penghargaan tertuang dalam Keppres RI No 1 dan 2 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lencana Wirakarya yang ditandatangani di Jakarta pada 7 Januari 2026.

Untuk penghargaan lain yakni Bintang Jasa Pratama diberikan kepada Heri Sunarto (Petani pada Poktan Ngudi Luhur, Kabupaten Sukoharjo), mewakili empat penerima lainnya.

Kemudian, Bintang Jasa Nararya kepada Bobby Irfan Effendi (Penyuluh Pertanian Kabupaten OKU Timur), serta Winarto (Poktan Sri Sedhono Kelompok Tani Kabupaten Ngawi), mewakili tiga penerima lainnya.
Terakhir, Satyalancana Wira Karya untuk Letjen TNI Mohammad Naudi Nurdika (Danko Diklat TNI), Setyo Wahono (Bupati Bojonegoro), Aep Syaepuloh (Bupati Karawang), AKBP Toni Kasmiri (Kapolres Lampung Selatan), AKBP Yugi Bayu Hendarto (Kapolres Garut), Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra Putra (Waaster Kodam XVIII/Kasuari), dan Letkol Czi Dili Eko Setyawan (Dandim Merauke).

Satyalancana Wira Karya juga diberikan kepada Don Muzakir (Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia), Mugi Raharjo (Penyuluh Pertanian Kabupaten Bojonegoro), Aseng (Poktan Ciraden Kelompok Tani Kabupaten Cianjur), dan Nurul Hadi (Poktan Sri Ki Lamaran Kelompok Tani Kabupaten Indramayu). (H-2)