Kronologi perang saudara Sudan hingga kondisi terkini Oktober 2025

Jakarta (ANTARA) - Konflik yang melanda Sudan sejak April 2023 telah berkembang menjadi perang saudara berkepanjangan, mengubah negara itu menjadi salah satu wilayah dengan krisis kemanusiaan di dunia.

Pertempuran yang awalnya hanya perebutan kekuasaan antara dua faksi militer, kini melibatkan negara luar, menghancurkan kota-kota besar, dan memaksa jutaan warga hidup dalam kelaparan dan pengungsian.

Perang bermula pada 15 April 2023, ketika bentrokan pecah di Khartoum antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dikomandoi Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti).

Kedua pihak saling menuduh sebagai pemicu ledakan dan serangan pertama. Konflik yang awalnya soal perebutan kekuasaan itu kemudian meluas menjadi perang saudara di seluruh negeri.

Seiring berjalannya waktu, muncul dugaan keterlibatan negara lain yang memperparah situasi. Uni Emirat Arab (UEA) dituding memasok senjata kepada RSF, meskipun telah dibantah.

Namun, laporan Dewan Keamanan PBB menemukan adanya peralatan militer buatan Inggris yang disuplai melalui jalur UEA. Selain itu, juga adanya dukungan finansial hingga pasukan bayaran kepada RSF dari UEA.

Baca juga: Pejabat senior PBB sesalkan sikap apatis terhadap kekejaman di Sudan

Di sisi lain, Iran dan Turki diduga mendukung SAF dengan mengirim senjata dan drone tempur melalui penerbangan kargo militer, termasuk Mohajer-6, sejak akhir 2023.

Konflik ini berakar dari sejarah panjang ketidakstabilan politik Sudan. Sejak merdeka pada 1956, Sudan diwarnai ketegangan antara wilayah utara yang lebih makmur dan selatan yang terpinggirkan.

Perang saudara yang berlangsung sejak 1983 berakhir dengan pemisahan Sudan Selatan pada 2011. Namun, kekacauan politik tetap berlanjut di Sudan utara di bawah rezim Omar al-Bashir, yang berkuasa lewat kudeta pada 1989 dan membentuk RSF dari milisi Janjaweed untuk menumpas pemberontakan di Darfur pada 2003.

Kekuasaan otoriter Bashir akhirnya tumbang pada April 2019 melalui kudeta gabungan antara Al-Burhan dan Hemedti. Namun, aliansi keduanya tidak bertahan lama.

Kudeta lanjutan pada Oktober 2021 menggulingkan pemerintahan sipil, menjadikan Al-Burhan sebagai pemimpin de facto, sementara Hemedti menjadi wakilnya.

Perselisihan kemudian muncul terkait integrasi RSF ke dalam SAF dan pembagian kekuasaan di pemerintahan baru. Ketegangan itu yang akhirnya memicu pecahnya perang terbuka dua tahun kemudian.

Baca juga: Utusan Sudan: Dewan Keamanan PBB harus selidiki 'genosida' di Darfur

Sejak pertempuran dimulai, ribuan warga sipil tewas dan jutaan lainnya mengungsi ke Chad, Mesir, serta Sudan Selatan. Banyak wilayah kehilangan akses terhadap listrik, air bersih, dan obat-obatan.

Organisasi kemanusiaan juga melaporkan sebagian besar rumah sakit di Khartoum dan Darfur tidak lagi berfungsi karena hancur atau kekurangan tenaga medis.

Memasuki Oktober 2025 pada Minggu (26/10), kondisi di Sudan semakin memburuk. RSF dilaporkan berhasil merebut kota el-Fasher, ibu kota Darfur Utara, setelah pengepungan selama 18 bulan.

Selama pengepungan tersebut, warga sipil dilarang untuk melarikan diri dan memperoleh makanan serta obat-obatan.

Dalam serangan itu, tercatat 2.200 warga sipil tewas dan sekitar 390.000 orang terpaksa mengungsi. Laporan medis setempat juga menyebut adanya pembantaian massal terhadap warga sipil.

Baca juga: Otoritas Sudan benarkan kematian 2.200 orang di tangan RSF

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.