Kemendagri Gelar Rekordas pengelolaan keuangan daerah

Ternate (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rekordas) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 di Ternate, Provinsi Maluku Utara.

"Untuk Rekordas dipusatkan di Ternate dengan pesertanya berasal dari seluruh Indonesia," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni di Ternate, Jumat.

Dia mengatakan Rekordas tersebut diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Peserta berasal dari unsur pemerintah daerah, antara lain Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bappeda, serta pejabat lain yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

"Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta berkomunikasi dan berdiskusi secara intensif mengenai berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah,” ujar Agus Fatoni kepada wartawan.

Baca juga: PNM perluas pemberdayaan perempuan di Maluku Utara

Menurutnya, Rekordas menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman daerah terkait keterkaitan kebijakan fiskal pusat dan daerah.

"Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa berdiri sendiri. Ada keterkaitan erat antara pusat dan daerah, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun pelaksanaan anggaran," ujarnya.

Agus Fatoni menegaskan bahwa tujuan utama Rekordas adalah untuk mengaktifkan dan menyelaraskan regulasi, tata kelola, serta sosialisasi kebijakan agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.