Jayapura (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melakukan percepatan penyerapan APBD 2025.
Pelaksana Harian (Plh) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Kamis, mengatakan belanja daerah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan belanja daerah juga berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
"Dengan demikian memperkuat daya beli masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan sektor swasta," katanya.
Menurut Maurits, Papua Tengah menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah yakni sebesar 60,67 persen per 29 Juli 2205 hanya saja namun kurang dibarengi dengan percepatan realisasi belanja.
Pelaksana Harian Sekda Papua Tengah Zakarias Merey mengatakan meski capaian penyerapan APBD mencapai 60,67 persen namun realisasi belanja masih berada di angka 33,75 persen.
Dia menjelaskan pihaknya telah mengidentifikasi dan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan APBD seperti keterlambatan penempatan pejabat pengelola keuangan kemudian kurangnya pemahaman pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengadaan barang dan jasa.
"Selanjutnya keterlambatan penyaluran dana transfer dan keterbatasan akses internet di beberapa daerah yang menghambat proses lelang," katanya.
Dia menambahkan pihaknya mengajak semua pemerintah kabupaten di daerah agar meningkatkan kinerja guna percepatan realisasi APBD.
Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.