KBRI Phnom Penh terima laporan 2.752 WNI dalam dua pekan terakhir

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja, menerima 2.752 warga negara Indonesia (WNI) yang melapor ke kedutaan tersebut dalam dua pekan terakhir.

"Dari 2.752 WNI yang melapor, sebagian sudah kembali ke Indonesia, namun jumlahnya masih relatif kecil," kata Dubes RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, melalui keterangan pers KBRI pada Jumat (30/1).

Dubes Santo menyebutkan bahwa hingga 29 Januari 2026 pukul 18.30 waktu setempat, tercatat 2.752 WNI telah datang ke KBRI Phnom Penh untuk meminta bantuan kepulangan ke Indonesia.

Dia menyampaikan bahwa sebagian WNI telah kembali ke Indonesia secara mandiri, difasilitasi oleh KBRI.

Untuk mempercepat pemulangan, KBRI Phnom Penh terus mengintensifkan asesmen terhadap laporan-laporan yang diterima.

Sekitar 50 persen dari total laporan telah dilakukan asesmen, dan sampai saat ini, tidak ada WNI yang terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Untuk memfasilitasi kepulangan para WNI, proses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor telah dipercepat.

Upaya tersebut diperkuat dengan dukungan tim perbantuan teknis kedua dari Ditjen Imigrasi, yang tiba di Phnom Penh Rabu malam (28/1) dan langsung terjun ke lapangan hari ini.

KBRI Phnom Penh juga terus berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk mengupayakan keringanan bagi denda keimigrasian para WNI yang overstay.

Berkat upaya tersebut, hampir 800 WNI telah diberikan keringanan hukuman, dan diminta otoritas Kamboja untuk segera mengatur perjalanan pulang.

Di tengah keterbatasan kapasitas tempat penampungan sementara dan terus bertambahnya jumlah WNI yang datang, KBRI mengimbau WNI yang telah memiliki SPLP serta memperoleh keringanan sanksi keimigrasian untuk segera membeli tiket dan memproses kepulangan secara mandiri, agar tidak terjadi penumpukan di lokasi penampungan.

KBRI Phnom Penh juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, serta memfasilitasi perawatan medis bagi WNI yang membutuhkan.

Untuk kelancaran proses deportasi, KBRI mengimbau para WNI agar menjaga komunikasi dengan keluarga di Indonesia, terutama terkait dukungan biaya kepulangan.