Phnom Penh (ANTARA) - Kamboja pada Selasa (19/8) menyampaikan bahwa langkah hukum dalam negeri Thailand terhadap pemimpinnya telah sangat merusak semua upaya yang telah dilakukan sejauh ini untuk mewujudkan gencatan senjata yang langgeng.
Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai pada Senin (18/8) dilaporkan mengatakan bahwa Thailand mengajukan tuntutan hukum perdata dan pidana terhadap Presiden Senat Kamboja Samdech Techo Hun Sen dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di pengadilan Thailand pascainsiden perbatasan belum ini.
Phumtham menuturkan bahwa Hun Sen dan Hun Manet akan segera ditangkap jika ditemukan berada di Thailand.
Menanggapi pernyataan Phumtham, Kementerian Luar Negeri Kamboja mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa langkah hukum Thailand terhadap kedua pemimpin Kamboja tersebut telah merusak semua upaya yang dilakukan sejauh ini untuk mewujudkan gencatan senjata yang langgeng dan memulihkan perdamaian serta normalisasi hubungan antara kedua negara.
Kementerian Luar Negeri Kamboja menegaskan kembali komitmen teguh pemerintah Kamboja untuk bekerja sama dengan pemerintah Thailand guna mewujudkan perdamaian dan memulihkan hubungan ke keadaan normal dalam waktu dekat.
Bentrokan bersenjata antara pasukan Kamboja dan Thailand meletus pada 24 Juli di perbatasan kedua negara dan berlangsung selama lima hari. Kedua negara anggota ASEAN tersebut menyepakati gencatan senjata pada 28 Juli sore, yang mulai berlaku pada tengah malam di hari yang sama.
Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.