Istana Ungkap Nama Mahfud MD Masuk Bursa Anggota Komite Reformasi Kepolisian

Juru Bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan nama eks Menko Polhukam, Mahfud MD masuk bursa untuk gabung Komite Reformasi Kepolisian. Komite ini bentukan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Termasuk salah satunya (Mahfud MD),” ucap Prasetyo kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9).

Prasetyo menyebut, Komite Reformasi Kepolisian itu akan menjadi bagian dari pemerintah. Ia menjelaskan, saat ini, pembicaraan dengan sejumlah tokoh masih terus berjalan.

“Komitmen Bapak Presiden yang sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut,” kata pria yang akrab disapa Pras itu.

Mahfud merupakan Menko Polhukam era Jokowi. Ia juga merupakan cawapres nomor urut 3 yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo dan menjadi rival pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu. Mahfud juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Prasetyo menuturkan, Prabowo akan membentuk tim komite reformasi kepolisian dalam waktu dekat. Prasetyo menjelaskan alasan Prabowo membentuk komite ini. Tujuannya, dalam rangka memperbaiki kepolisian RI agar lebih baik.

"Keinginan beliau adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi," kata Prasetyo di Istana Negara, Rabu (17/9).

"Nah keinginan beliau adalah membuat komite reformasi kepolisian ditunggu, sedang disusun," tambah dia.

Namun, di sisi lain, ia juga memastikan komite tersebut akan berbeda tugasnya dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri yakni eks Wakapolri Ahmad Dofiri yang baru dilantik Prabowo.

"Ya beda dong, kalau sebagai penasihat khusus itu kan secara pribadi sebagai penasihat khususnya Bapak Presiden," kata Prasetyo.

Prasetyo menuturkan, ditargetkan Komite Reformasi Polri rampung pekan ini. Dasar pembentukannya menggunakan Keputusan Presiden.