Ini 2 Alasan yang Bikin Pemerintah Pede Incar Pajak Rp2.692 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa optimalisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga kinerja penerimaan negara pada RAPBN 2026.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan setoran pajak pada 2026 yang sebesar Rp 2.692 triliun. Jumlah ini meningkat  12,8% dibandingkan outlook 2025.

Hal ini disampaikan dalam acara bertajuk Spesial Talkshow Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang ditayangkan secara langsung di kanal CNN Indonesia dan CNBC Indonesia, serta dipandu langsung oleh Chairman CT Corp Chairul Tanjung pada Jumat (15/8/2025).

Menurut Wamenkeu Anggito, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang dirancang sebesar 5,4% seharusnya dapat mendorong penerimaan pajak tumbuh di kisaran yang setara, ditambah efek dari perbaikan administrasi perpajakan dan program pengawasan berbasis big data.

"Dari sisi optimalisasi penerimaan negara saya sudah sampaikan tiga hal yang kita lakukan sekarang. Satu, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkatkan penerimaan negara, minimal satu lawan satu, kalau dia tumbuh 5% ya penerimaan negara juga tumbuh 5%," kata Anggito, dikutip Selasa (19/8/2025).

"Kedua, itu adalah transaksi-transaksi digital dan big data baik itu Coretax, Simbara, CEISA, banyak sekarang transaksi-transaksi yang dulunya manual dilakukan secara digital baik dalam ke maupun luar negeri. Ketiga, yang kita akan lakukan dan merupakan komitmen presiden adalah mengenai penerimaan negara di sumber daya alam baik itu pajak maupun PNBP," ungkap Anggito.

Lebih lanjut, Anggito menjelaskan perbaikan administrasi perpajakan melalui Coretax merupakan salah satu alat yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta berdampak positif pada optimalisasi penerimaan perpajakan.

"Coretax yang sudah kita investasikan selama satu tahun ini akan meningkatkan compliance atau kepatuhan. Jadi kita sudah mengetahui sekarang, sudah mapping mana WP yang bisa kita enforce, bisa diketahui tingkat kepatuhannya," jelasnya.

Dari sisi PNBP, Anggito menyampaikan potensi peningkatan penerimaan PNBP salah satunya akan diupayakan melalui penegakan hukum dan pemberantasan pelanggaran izin lahan, khususnya di sektor perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.

"Ya ini yang sekarang mau kita intensifkan dan kemudian kita bisa mulai tahun ini dari sisi penegakan hukum untuk sektor kehutanan, sawit yang melanggar HGU hutan. Nah ini akan diperluas ke lahan-lahan lain untuk komoditi lain, khususnya batu bara, nikel dan sebagainya. Jadi dari sisi penegakan hukum, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan lebih dari situ," imbuh Anggito.

Dengan berbagai upaya penguatan sektor penerimaan negara baik dari sisi penerimaan pajak maupun PNBP, diharapkan APBN akan terus terjaga sehat, kredibel dan sustainable dalam mendukung program prioritas pemerintah di tahun 2026.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Coretax Bikin APBN Defisit - Komdigi Buru Pelaku Fake BTS