Gubernur Jatim tegaskan komitmen tindak lanjuti rekomendasi BPK

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Sidoarjo, Selasa.

"Pemeriksaan ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mengukur kinerja dalam penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas dan perbaikan pelayanan publik," kata Khofifah.

Gubernur menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan menegaskan Pemprov Jatim akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk itu, kami menegaskan komitmen penuh untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam ketahanan pangan dan pendidikan menengah," katanya.

LHP yang diserahkan meliputi pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan di Jatim tahun anggaran 2023 hingga semester I 2025 di Surabaya, Kediri, dan Lamongan.

Selain itu, diserahkan pula laporan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah tahun 2024 hingga triwulan III 2025 pada Pemprov Jatim dan instansi terkait lainnya.

Dalam pemeriksaan kinerja bidang ketahanan pangan, BPK mencatat masih terbatasnya desain dan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta koordinasi yang dinilai belum optimal dengan kementerian terkait.

Menanggapi hal tersebut, Khofifah menyebutkan Pemprov Jatim telah memperkuat koordinasi pengelolaan irigasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah terkait, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian.

Pemprov Jatim juga telah menyusun kajian terkait sedimentasi waduk atau rawa, membangun basis data jaringan irigasi tersier sebagai dasar perencanaan rehabilitasi, serta mengendalikan alih fungsi lahan melalui regulasi, pendataan, dan pengawasan.

"Saya membawa belasan kepala daerah bertemu dengan Menteri PU. Kita punya peta irigasi yang sangat komplit dari Pangdam V Brawijaya. Kita sampaikan ini ke Menteri PU, harapannya adalah bagaimana irigasi tersier ini bisa dimaksimalkan," katanya.

Selain itu, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pengembangan sistem informasi LP2B, menyusun kebijakan penyediaan air bagi sawah di luar daerah irigasi, serta mengevaluasi dampak peningkatan indeks pertanaman dari program irigasi.

Sinkronisasi data antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD), lahan pertanian bukan hutan, dan Lahan Baku Sawah (LBS) juga terus dilakukan.

"Kita sudah lakukan sinkronisasi melalui Kanwil ATR/BPN. Dan Kanwil ATR/BPN dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Dirjen ATR/BPN," ucapnya.

Dalam pemeriksaan kepatuhan atas sarana dan prasarana pendidikan menengah, BPK menyoroti perlunya perbaikan pada aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Khofifah menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun perencanaan berbasis data, menertibkan pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien dan transparan, serta memperbaiki pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Selama ini kami terus memperkuat pengawasan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan program pendidikan menengah," ucapnya.

Khofifah berharap rekomendasi dalam LHP dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan mencetak generasi emas 2045.

Baca juga: Khofifah dorong "creative financing" tanpa menambah beban masyarakat

Baca juga: Jawa Timur raih peringkat satu Indeks Satu Data Indonesia 2025

Baca juga: Khofifah: Opini WTP cerminkan komitmen tata kelola "good governance"

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.