GREAT Institute: Pemimpin Dunia Mesti Bersatu Kecam Aksi Koboi Trump

Orang-orang berpartisipasi dalam protes menentang serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela di Kota New York, Amerika Serikat, pada 3 Januari 2026.(Xinhua)

GREAT Institute menilai tindakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memerintahkan operasi militer untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai aksi koboi yang melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas politik global.

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, mengatakan operasi penculikan tersebut tidak hanya mencederai kedaulatan Venezuela, tetapi juga memperbesar sikap saling curiga di antara negara-negara besar. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memperlebar magnitudo ketidakstabilan politik dunia.

“Sudah sepatutnya seluruh pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, mengecam keras tindakan Trump yang secara terang-terangan mengangkangi hukum internasional,” ujar Teguh dalam siaran pers, Senin (5/1).

Ia juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bersikap tegas dengan menghukum rezim Trump serta memerintahkan pembebasan Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang disebut diculik dalam operasi militer pada Sabtu (3/1) dini hari waktu setempat.

Menurut Teguh, aksi tersebut jelas melanggar Artikel 2 ayat (4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, kecuali untuk pembelaan diri atau dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB. “Penculikan ini melanggar kedaulatan Venezuela dan prinsip dasar hukum internasional. Jika dibiarkan, preseden ini bisa dialami negara lain yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat atau kekuatan besar lainnya,” tegasnya.

Operasi militer yang diberi sandi Absolute Resolve dilaporkan melibatkan lebih dari 150 pesawat militer AS serta ratusan personel dari berbagai cabang angkatan bersenjata, termasuk pasukan khusus Delta Force dan unit FBI. Serangan presisi dilakukan terhadap sejumlah target strategis di Venezuela, termasuk sistem pertahanan udara, guna mengamankan proses ekstraksi Maduro. Operasi tersebut juga didukung perang siber serta pemantauan intelijen oleh CIA selama berbulan-bulan.

Teguh menilai tuduhan AS mengenai keterlibatan Maduro dan istrinya dalam jaringan narko-terorisme tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan serangan militer sepihak. Menurutnya, Washington seharusnya menggunakan mekanisme hukum internasional dan pendekatan multilateralisme.

Ia juga menduga terdapat motif ekonomi di balik operasi tersebut. “Patut diduga tujuan utama Trump adalah menguasai cadangan minyak Venezuela yang terbesar di dunia, terlebih sejak Revolusi Bolivarian 1999 pemerintah Venezuela menasionalisasi aset perusahaan minyak AS,” pungkasnya.

Melansir Xinhua, sedikitnya 40 orang tewas dalam serangan udara AS di Venezuela pada Sabtu lalu, termasuk warga sipil dan anggota angkatan bersenjata, lapor The New York Times, mengutip pejabat senior Venezuela yang tidak disebutkan namanya. (B-3)