China sebut pembubaran DPR Jepang urusan internal, tolak berkomentar

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menolak mengomentari tindakan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang membubarkan majelis rendah karena menilainya sebagai urusan internal Negeri Matahari Terbit itu.

"(Pembubaran majelis rendah) adalah urusan internal Jepang. Kami tidak punya komentar mengenai hal itu," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun merespons pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (23/1).

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Jumat (23/1) secara resmi membubarkan parlemen Jepang untuk menggelar pemilu sela pada 8 Februari 2026, agar memperoleh mandat publik bagi agenda kebijakan ekonomi dan keamanan pemerintahannya.

Kabinet Takaichi menyetujui pembubaran majelis rendah beranggotakan 465 kursi tersebut, menyusul pembentukan koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang.

Pembubaran ini merupakan yang pertama dilakukan pada awal masa sidang reguler dalam hampir 60 tahun. Masa jabatan anggota parlemen Jepang pada saat ini sejatinya baru akan berakhir pada 2028.

Takaichi menyatakan keputusan itu diambil karena pemerintahannya, yang mulai menjabat pada Oktober 2025, belum memperoleh mandat langsung dari publik, termasuk bagi koalisi baru yang dibentuk pada bulan yang sama.

Ini akan menjadi pemilu pertama bagi Takaichi sebagai perdana menteri. Koalisi pemerintahannya saat ini hanya memegang mayoritas tipis di DPR yang berpengaruh, serta masih berstatus minoritas di Dewan Penasihat.

Pembubaran majelis rendah secara otomatis memulai masa kampanye singkat. Pemerintah dan oposisi diperkirakan akan menyoroti isu penghapusan atau penangguhan pajak konsumsi atas bahan pangan untuk meringankan beban rumah tangga akibat inflasi.

Pemilu ini juga akan diikuti kandidat dari blok oposisi baru, Aliansi Reformasi Sentris, yang dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito, mantan mitra koalisi LDP selama 26 tahun.

Aliansi ini resmi diluncurkan pada Kamis (22/1) dengan 165 anggota parlemen di majelis rendah dan bertekad untuk mengalahkan blok penguasa konservatif dalam kontestasi mendatang.

Isu pendanaan negara diperkirakan menjadi perdebatan utama, seiring usulan penghapusan penuh pajak konsumsi atas makanan oleh oposisi dan wacana penangguhan oleh kubu pemerintah, di tengah tekanan inflasi yang berkelanjutan.

Selain itu, isu politik dan pendanaan partai, menyusul skandal penggelapan dana yang menimpa LDP dalam beberapa tahun terakhir, serta persoalan terkait warga asing dan pariwisata, juga diperkirakan menjadi bagian dari isi kampanye.

Meski tingkat dukungan terhadap Kabinet Takaichi relatif tinggi, koalisi berkuasa hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah dan masih menjadi minoritas di Dewan Penasihat, sehingga bergantung pada dukungan partai lain untuk meloloskan undang-undang.

Kampanye resmi akan dimulai pada Selasa (27/1) pekan depan, yang berarti masa kampanye hanya berlangsung 16 hari, terpendek dalam sejarah Jepang pascaperang, menuai kritik karena dinilai membatasi waktu pemilih untuk menilai program kebijakan.

Partai-partai oposisi juga mengkritik keputusan menggelar pemilu sebelum parlemen mengesahkan anggaran awal tahun fiskal 2026 yang dimulai pada April, dan menuding pemerintah mengutamakan pertimbangan politik.

Pemilihan majelis rendah sebelumnya digelar pada Oktober 2024.

Baca juga: Takaichi bubarkan DPR Jepang, siap gelar pemilu sela 8 Februari

Baca juga: Takaichi tegaskan komitmen bangun hubungan baik dengan China

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.