China kembali ingatkan Jepang untuk tidak campuri urusan Taiwan

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China kembali memperingatkan Jepang agar tidak mencampuri urusan Taiwan dengan alasan apapun.

"Baik dari perspektif sejarah maupun hukum, pihak Jepang tidak berhak untuk mencampuri urusan wilayah Taiwan yang menjadi bagian China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam acara TV di Jepang pada Senin (26/1) mengatakan aliansi keamanan Jepang dengan Amerika Serikat akan runtuh jika Tokyo gagal menanggapi krisis yang melibatkan Taiwan.

"Jika militer AS, yang bertindak bersama dengan Jepang, diserang dan Jepang tidak melakukan apa pun dan melarikan diri, aliansi Jepang-AS akan runtuh," katanya dalam satu program TV nasional menjelang pemilihan majelis rendah pada bulan Februari.

Takaichi mengatakan bahwa Jepang tidak bermaksud untuk memulai tindakan militer dalam konflik antara China dan AS terkait Taiwan. Sebaliknya, ia menggambarkan potensi keterlibatan Jepang dalam kondisi itu terbatas, sah, dan bergantung pada situasi, dengan menekankan evakuasi warga negara Jepang dan AS serta kemungkinan tindakan bersama hanya saat pasukan sekutu diserang.

"Pemerintah Republik Rakyat China menegaskan kembali bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Republik Rakya China. Pemerintah Jepang sepenuhnya memahami dan menghormati pendirian pemerintah Republik Rakyat China ini, dan dengan tegas mempertahankan pendiriannya berdasarkan Pasal 8 Proklamasi Potsdam," ungkap Guo Jiakun.

Guo Jiakun menyebut terdapat serangkaian instrumen dengan kekuatan hukum berdasarkan hukum internasional, termasuk Deklarasi Kairo, Proklamasi Potsdam, dan Instrumen Penyerahan Jepang, mensyaratkan bahwa semua wilayah yang telah dicuri Jepang dari China seperti Taiwan, harus dikembalikan kepada China dan Jepang harus "dilucuti senjatanya sepenuhnya" dan tidak mempertahankan industri yang "memungkinkannya untuk mempersenjatai diri kembali untuk perang".

"Konstitusi Jepang juga menetapkan pembatasan ketat terhadap angkatan bersenjata negara tersebut, hak untuk berperang, dan hak untuk menyatakan perang," tambah Guo Jiakun.

Jepang, kata Guo Jiakun, melakukan tindakan yang kontradiktif karena mengaku bertindak dalam batasan hukum tapi terus campur tangan dalam urusan domestik China dan bahkan mengancam penggunaan kekuatan militer terhadap China.

"Ini adalah hal yang kontradiktif. Jepang melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya selama pemerintahan kolonialnya di Taiwan selama lebih dari 50 tahun, dan memikul tanggung jawab sejarah yang serius kepada rakyat China," tegas Guo Jiakun.

Pernyataan PM Takaichi menurut Guo Jiakun mengungkap ambisi kelompok sayap kanan Jepang untuk memprovokasi permusuhan, menciptakkan masalah dan memanfaatkan kesempatan untuk terus melakukan remiliterisasi Jepang serta menantang tatanan internasional pasca-perang.

"Hal ini telah mengancam perdamaian dan stabilitas regional serta fondasi politik hubungan China-Jepang. Komunitas internasional harus tetap waspada dan menolak hal ini dengan tegas. Kami sekali lagi mendesak Jepang melakukan introspeksi diri, memperbaiki kesalahan dan menghentikan manipulasi serta tindakan sembrono mereka terkait masalah Taiwan," kata Guo Jiakun.

PM Takaichi dalam siaran TV itu mengatakan ingin mengklarifikasi pernyataannya pada 7 November 2025 lalu yang mengatakan penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan, dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang" sehingga memicu ketegangan hubungan China-Jepang secara berkepanjangan.

Konstitusi pasifis Jepang pasca Perang Dunia II memang membatasi negara tersebut untuk terlibat dalam tindakan militer langsung.

Namun, konstitusi tersebut memungkinkan pelaksanaan pertahanan diri kolektif jika sekutu, seperti AS, diserang dan kelangsungan hidup Jepang sendiri terancam.

Takaichi berpendapat bahwa setiap tanggapan Jepang terhadap krisis terkait Taiwan akan tetap berada dalam batas hukum yang ada dan didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap kondisi di lapangan, sehingga ia tidak menarik pernyataannya pada 7 November tersebut.

Atas pernyataan PM Takaichi pada 7 November lalu, China sudah melakukan sejumlah tindakan balasan antara lain dengan menangguhkan kembali impor produk laut Jepang, memutus pertemuan pejabat tinggi pemerintah, menyarankan warganya untuk tidak bepergian maupun belajar di Jepang, menghentikan rilis film Jepang, hingga berjanji untuk membalas dengan tegas jika Tokyo terlibat secara militer dalam urusan Taiwan.

Selain itu, dua jet tempur J-15 Angkatan Laut China dua kali mengunci radar mereka secara bergantian ke pesawat F-15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang (ASDF) di atas laut lepas di sebelah tenggara Okinawa pada Sabtu (6/12). Tindakan tersebut juga memicu protes dari Jepang.

Baca juga: China tangani hampir 4.000 serangan siber dari Taiwan di 2025

Baca juga: Kecam "deal" semikonduktor AS-Taiwan, Beijing: Langgar Satu-China

Baca juga: Beijing bantah klaim Trump terkait sikap Presiden Xi terhadap Taiwan

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.