Bupati Pati Sudewo Sakit, Wagub Jateng Jadi Irup Upacara HUT ke-80 RI di Pati

WAKIL Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menjadi inspektur upacara (irup) pada pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI di Pati, Jawa Tengah(Hariyanto Mega/MI)

WAKIL Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menjadi inspektur upacara (irup) pada pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Minggu (17/8). Taj Yasin menggantikan Bupati Pati Sudewo lantaran berhalangan hadir karena sakit. 

Upacara yang dilaksanakan di di halaman Kantor Bupati Pati itu dihadiri oleh Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Forkomppimda, tokoh masyarakat, dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) pemerintah setempat. 
Usai upacara, sosok yang akrab disapa Gus Yasin ini mengingatkan pentingnya momentum kemerdekaan sebagai perekat kebersamaan dan semangat gotong royong.

“17 Agustus adalah hari ulang tahun negara kita. Hari ini sangat penting, sangat sakral, dan selalu ditunggu oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah mengajak kita semua untuk menghormati hari sakral ini dengan menjaga kondusivitas, kebersamaan, serta merenungi jasa para pahlawan dan proklamator Republik Indonesia,” ujarnya.

Taj Yasin menegaskan,  kehadirannya di Pati merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi Jeteng, untuk menjaga stabilitas dan memberikan dorongan semangat bagi jajaran Pemda serta ASN, agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Pembangunan harus terus berjalan, pemerintahan tidak boleh berhenti. Masyarakat menunggu pengabdian dari pemerintah,” tegasnya.

Ia menilai, hadirnya berbagai elemen masyarakat dalam upacara tersebut, membuktikan adanya kebersamaan untuk menjaga pelayanan publik dan stabilitas daerah.

Ia juga mendoakan Bupati Sudewo agar segera pulih. “Saya hadir di sini menjalankan amanah dari Pak Gubernur, untuk memimpin upacara 17 Agustus di Pati, beliau (Bupati Sudewo) berhalangan karena sakit,” kata Yasin.

Terkait dinamika politik di Pati, termasuk wacana hak angket, Taj Yasin menegaskan semua pihak harus menghormati proses demokrasi sesuai aturan hukum.

“Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatunya sudah diatur dalam undang-undang, termasuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Proses yang berjalan di DPRD adalah bagian dari demokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai aturan. Kita tunggu hasilnya,” ungkapnya. (H-4)