.png)
11 hours ago
2
Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyiapkan pelatihan untuk mendukung peran para lembaga audit negara atau Supreme Audit Institutions (SAIs) dalam pemeriksaan atas ekonomi biru (blue economy).
“Kami berharap pelatihan ini dapat memperkaya pengetahuan pemeriksa mengenai pemeriksaan atas ekonomi biru, sehingga nantinya dapat menerapkan pendekatan dan teknik pemeriksaan yang sesuai dengan kompleksitas kebijakan dan situasi di negara masing-masing," kata Anggota IV BPK Haerul Saleh dalam pembukaan pelatihan internasional bertajuk Hands-on Audit Training in the Blue Economy: Tools and Techniques in Fishery di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara, Bali, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, dia mendorong peningkatan peran para SAIs dalam mendukung tata kelola kelautan yang berkelanjutan melalui pemeriksaan atas blue economy.
Pelatihan ini diikuti oleh 28 peserta dari 13 lembaga audit negara (SAIs), yaitu Indonesia, Brazil, Mesir, Zambia, Kenya, Liberia, Maladewa, Oman, Filipina, Polandia, Arab Saudi, Thailand, dan Vietnam.
Menurut Haerul, blue economy merupakan konsep pembangunan yang menyejajarkan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan keberlanjutan kehidupan biota laut pada kepentingan yang setara.
Ekonomi biru juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 14, yaitu Life Below Water. Hal ini memastikan bahwa seluruh aktivitas kelautan dan perikanan harus sejalan dengan tujuan keberlanjutan global.
Saat ini, pengelolaan laut disebut masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti penangkapan ikan ilegal (illegal, unreported, and unregulated fishing), pencemaran laut, serta degradasi habitat pesisir.
Di tengah kondisi tersebut, SAIs dianggap memiliki posisi strategis untuk memastikan kebijakan maritim berjalan akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Pada kegiatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memaparkan lima pilar utama kebijakan kelautan Indonesia dalam kerangka ekonomi biru.
Kelima pilar itu adalah perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pengembangan akuakultur berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanggulangan sampah laut dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Trenggono sangat mengapresiasi BPK yang memiliki perhatian tinggi terhadap sektor kelautan dan perikanan, termasuk ekonomi biru.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK Yudi Ramdan Budiman melaporkan bahwa pelatihan pemeriksaan ekonomi biru dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu pembelajaran mandiri pada 21-25 Juli, pembelajaran jarak jauh 28 Juli-1 Agustus, dan pembelajaran tatap muka selama 4-8 Agustus.
Dalam sesi tatap muka di Bali, peserta melakukan kunjungan lapangan ke Buleleng, Bali, untuk mengamati secara langsung praktik ekonomi biru seperti budi daya ikan bandeng, perikanan komunitas, dan sinergi riset-pemerintah-industri.
Baca juga: Ketua BPK ungkap tiga isu utama saat ketemu Auditor General Australia
Baca juga: BPK tekankan urgensi MIKTA SAIs sebagai platform dinamis kolaborasi
Baca juga: BPK tegaskan upaya pencegahan korupsi harus terus diperkuat
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
