BPK: Kementerian PU tindaklanjuti rekomendasi hingga 81,62 persen

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasinya terhadap Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mencapai 81,62 persen hingga semester-I Tahun 2025

Dalam keterangan BPK yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan capaian itu dinilai menunjukkan adanya upaya perbaikan, dan Kementerian PU diharapkan bekerja lebih keras seiring terbitnya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) baru yang harus segera ditindaklanjuti.

“BPK mengharapkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian PU, termasuk peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk terus mendorong percepatan dan peningkatan kualitas tindak lanjut rekomendasi BPK," kata Anggota IV BPK Haerul Saleh saat bertemu Menteri PU Dody Hanggodo dalam kegiatan entry meeting di Kantor Pusat BPK.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan BPK secara resmi memulai proses pemeriksaan yang bertujuan memberikan opini atas kewajaran LK Kementerian PU.

Pemeriksaan terinci atas LK Kementerian PU Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK melalui pengujian substantif atas transaksi dan realisasi anggaran, penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

BPK, lanjutnya, berharap pemeriksaan itu berjalan lancar, objektif, dan konstruktif, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berintegritas.

Pemeriksaan tahun 2026 akan memberikan perhatian khusus pada sejumlah area strategis, antara lain pengelolaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan, pengelolaan serta pengamanan Barang Milik Negara (BMN), termasuk inventarisasi fisik, penelusuran keberadaan, dan penertiban pencatatan aset.

BPK turut mengapresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LK Kementerian PU Tahun 2024, yang mencerminkan komitmen Kementerian PU dalam mematuhi standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.

"Namun demikian, opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai zona nyaman. Masih adanya permasalahan signifikan yang berulang menunjukkan terdapat ruang perbaikan yang harus segera ditutup, khususnya pada area-area berisiko tinggi," kata Haerul Saleh.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.