Baja Murah Tiongkok Gempur Pasar Nasional, Krakatau Steel Beri 5 Rekomendasi

Ilustrasi(Antara)

Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan global dan tantangan struktural, termasuk masuknya produk baja impor berharga rendah yang menekan daya saing. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Akbar Djohan menyebut rata-rata tingkat utilisasi pabrik baja nasional saat ini di bawah 60%.

“Ini karena pasar diisi produk-produk baja murah dari Tiongkok. Kami hitung kurang lebih potensi impor Indonesia dari kebutuhan baja kurang lebih ekuivalen hampir mencapai Rp80 triliun per tahun,” kata Akbar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).

Menurutnya, permasalahannya bukan hanya impor produk dari Tiongkok, tetapi juga relokasi pabrik Tiongkok di Indonesia yang sudah berlangsung 10-12 tahun ini dengan menggunakan teknologi induction furnace (tungku induksi).

“Induction furnace ini yang kemarin juga ada hubungannya dengan mengimpor scrap yang tercemar bahan nuklir. Ini dampaknya bisa kemana-mana,” ujar Akbar.

Belum lagi terkait ketidakpastiaan global. Akbar menyebut relasinya dengan persaingan baja nasional sudah bukan lagi antara business to business tetapi juga government to government. Ia mencontohkan pemerintah Amerika Serikat (AS) menetapkan tarif resiprokal bukan hanya 19%, tetapi khusus untuk baja, Presiden AS Donald Trump menerapkan tambahan kurang lebih 50% impor baja ke negaranya.

“Juga dilakukan hal yang sama di Korea, India dan juga bahkan Jepang,” ungkapnya.

Akbar mengungkapkan dampak dari kondisi di atas. Dalam beberapa bulan ini, satu joint venture Krakatau Steel akan tutup operasi pada April mendatang, yakni Krakatau Osaka Steel.

“Sebelumnya kurang lebih bulan Oktober juga terjadi penutupan pabrik long product di Surabaya, Jawa Timur, PT Ispat Indo. Ini merupakan milik daripada raja baja di dunia yaitu Metal Steel Group,” katanya.

“Setelah kami coba explore, dua perusahaan ini fokus kepada long product. Kurang lebih produknya adalah besi ulir, besi polos, siku, channel dan lain sebagainya. Ini sudah tidak dapat bersaing dengan maraknya import long product baja murah dari Tiongkok,” jelas Akbar.

Padahal, katanya, proyek-proyek strategis nasional seperti program 3 juta rumah, makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, sangat membutuhkan produk-produk yang dapat diproduksi di dalam negeri.

“Kita patut bersama-sama seluruh kementerian dan industri serta legislatif untuk melakukan transformasi bagaimana tata niaga impor bisa kita lakukan,” papar Akbar.

Terkait persoalan ini, pihaknya mengajukan lima dukungan yang dibutuhkan industri baja nasional.

Pertama, menjadikan Krakatau Steel ini sebagai one stop services untuk pemenuhan kebutuhan baja seluruh proyek strategis nasional.

Kedua, percepatan proses pengenaan bea masuk anti-dumping, bea masuk imbalan, dan bea masuk tindakan pengamanan.

“Desember lalu, kami sangat apresiasi Kementerian Perdagangan, khususnya Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sudah melakukan kajian dan penelitian bagaimana penerapan bea masuk anti-dumping sementara. Sehingga produk hot rolled coil kami yang selama belasan tahun bebas masuk impor oleh KADI ditetapkan akan dikenakan bea masuk anti-dumping kurang lebih 17,5%,” papar Akbar.

“Namun sayangnya lembaga negara KADI dikriminalisasikan oleh importir yang bersangkutan. Sehingga KADI dilaporkan ke polisi, kami juga dipanggil. Beberapa produsen HRC (hot rolled coil) dalam negeri juga diproses di kepolisian. Jadi rasanya perlu kehadiran negara untuk melakukan upaya-upaya kedaulatan baja industri nasional,” imbuhnya.

Ketiga, transformasi tata niaga impor besi dan baja. “Artinya dengan menjaga keseimbangan supply and demand secara berkelanjutan dalam hal tata kelola keseimbangan supply dan demand, serta pengaturan importasi yang selaras dengan kebutuhan nasional,” jelasnya.

Keempat penerapan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN.

Kelima, adalah memperluas cakupan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. (E-3)