.png)
1 week ago
19
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong para anggota Dewan Energi Nasional (DEN) untuk belajar dari Brasil dalam memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari implementasi agenda besar transisi energi.
Hal ini disampaikan Bahlil saat memimpin Sidang Anggota DEN Ke-2 dan Ke-3 tahun 2025, Jumat (18/7/2025). Dalam sambutannya, ia menyoroti akselerasi Brasil dalam pengembangan energi hijau sebagai contoh positif bagi Indonesia yang juga tengah bertransformasi menuju energi bersih.
“Mereka pakai tebu ya, bensinnya itu, mereka menuju 100 persen bisa pakai itu. Karena pertanian mereka bagus, etanolnya bagus, biodieselnya juga dia pemenang. Kita ini kan impor etanol dan metanol setiap tahun. Jadi mungkin yang di Merauke ini yang perlu kita push, tebunya dikonversi ke etanol dan metanol saja,” ujar Bahlil yang juga menjabat Ketua Harian DEN, dikutip Ahad (20/7/2025).
Beberapa pokok pembahasan dalam sidang tersebut meliputi status Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN), keselarasan program hilirisasi industri dengan KEN, serta sinkronisasi perencanaan energi daerah dan kebijakan energi lintas sektor.
PP KEN disebut masih menunggu penetapan. RPP KEN dinilai harus mendukung transisi menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060, termasuk melalui optimalisasi pemanfaatan EBT demi menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional. Selain itu, pendanaan untuk dekarbonisasi sektor energi juga menjadi sorotan, yang direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber dana lainnya, baik nasional maupun internasional.
Setelah ditetapkan, PP KEN akan menjadi dasar bagi penyusunan perencanaan energi daerah dan kebijakan lintas sektor di tingkat provinsi. Bahlil menyebut, DEN perlu melakukan pembinaan dan pendampingan teknis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di seluruh provinsi, khususnya bagi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.
Topik lain yang dibahas dalam sidang tersebut termasuk usulan perubahan Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2009 terkait keanggotaan DEN dari unsur pemerintah, menyusul perubahan nomenklatur dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Selain itu, dibahas pula Indeks Perhitungan Kemandirian Energi Tahun 2024, termasuk aspek, indikator, dan bobot penilaian kemandirian energi nasional. Untuk memperkuat kemandirian energi, DEN merekomendasikan peningkatan Reserve Replacement Ratio (RRR), di antaranya melalui eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan pasokan migas dan LPG, serta optimalisasi energi dalam negeri sebagai substitusi.
Dalam siaran pers resmi Kementerian ESDM, disebutkan bahwa sidang tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perindustrian. Hadir pula Plt Sekretaris Jenderal DEN Dadan Kusdiana serta seluruh pemangku kepentingan anggota DEN.
