Analis sebut perlu mitigasi persepsi pasar atas masuknya Thomas ke BI

Jakarta (ANTARA) - Analis Ekonomi Politik Kusfiardi memandang Bank Indonesia (BI) perlu memitigasi risiko persepsi pasar atas terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI yang baru melalui berbagai langkah konkret dan terukur.

Meski respons pasar dalam jangka sangat pendek relatif stabil pascapengumuman terpilihnya Deputi Gubernur BI, ia mengingatkan bahwa masuknya Thomas ke BI bisa saja memunculkan sentimen negatif yang dapat memicu volatilitas jangka menengah.

Ketika jarak institusional antara bank sentral dan kekuasaan eksekutif dipersepsikan menyempit, menurut Kusfiardi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, respons pasar tidak selalu hadir dalam bentuk gejolak instan, melainkan sebagai isu tak berarah yang dapat memicu volatilitas jangka menengah, baik melalui tekanan nilai tukar, kenaikan premi risiko surat utang negara, maupun perubahan arah arus modal asing.

Dalam konteks itu, kata Kusfiardi menjelaskan, risiko dominasi fiskal tidak selalu hadir sebagai kebijakan eksplisit, melainkan sebagai ekspektasi pasar yang terbentuk dari sinyal politik dan kedekatan institusional.

“Bahkan ketika independensi BI secara hukum tetap terjaga, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan mekanisme kolektif Rapat Dewan Gubernur (RDG), persepsi negatif yang dibiarkan tumbuh dapat menimbulkan biaya kredibilitas yang mahal,” katanya.

Ia menambahkan bahwa risiko itu menjadi semakin relevan apabila stabilisasi jangka pendek bergantung pada intervensi agresif di pasar valas yang berpotensi menggerus cadangan devisa. Per akhir Desember 2025, cadangan devisa berada di kisaran 156 miliar dolar AS.

“Oleh karena itu, pengangkatan ini seharusnya dipahami bukan sebagai penutup polemik, melainkan sebagai awal pengujian kredibilitas institusional Bank Indonesia,” ujar Kusfiardi.

Langkah yang perlu dilakukan bank sentral untuk memitigasi risiko salah satunya melalui komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten.

Dalam hal itu, Gubernur BI dan Deputi Gubernur yang baru perlu menyampaikan forward guidance yang jelas dan berbasis data, dengan penekanan bahwa sinergi fiskal-moneter tidak mengorbankan independensi operasional dan instrumen moneter Bank Indonesia.

Langkah selanjutnya, menurut dia, diperlukan pembuktian melalui kinerja awal yang disiplin. Sikap kebijakan yang prudent, termasuk respons tegas terhadap risiko inflasi, stabilisasi nilai tukar yang terukur, serta publikasi rutin indikator kunci seperti inflasi inti dan cadangan devisa, akan menjadi ujian nyata dalam 3-6 bulan pertama untuk membentuk ulang persepsi pasar.

Selain itu, BI juga diharapkan memperkuat tata kelola dan transparansi kelembagaan.

Kusfiardi memandang bahwa peningkatan kualitas publikasi notulen Rapat Dewan Gubernur (RDG), penguatan Chinese walls antara kebijakan fiskal dan moneter, serta keterbukaan terhadap evaluasi eksternal independen merupakan sinyal penting bagi pasar bahwa independensi BI tidak hanya normatif, tetapi operasional.

Pemerintah juga perlu menghindari narasi “sinkronisasi total” yang berlebihan, dan secara konsisten menegaskan independensi BI sebagai pilar stabilitas makroekonomi, katanya menambahkan.

Di sisi lain, DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan pasca-pengangkatan berbasis indikator kinerja moneter dan stabilitas sistem keuangan, bukan preferensi atau kalkulasi politik jangka pendek.

Dalam hal manajemen sentimen dan respons cepat, Kusfiardi mencatat bahwa pemantauan aktif terhadap sentimen investor dan narasi media perlu diikuti dengan respons berbasis data dan fakta, guna mencegah rumor berkembang menjadi ketidakpastian yang merugikan.

Ia mengingatkan, pengangkatan Deputi Gubernur BI kali ini menempatkan BI di bawah sorotan yang lebih tajam. Hal itu bukan karena individu semata, melainkan karena konteks institusional dan tantangan global yang sedang dihadapi.

“Dengan aksi kebijakan yang konsisten dan komunikasi yang kredibel, persepsi negatif dapat diredam. Namun tanpa itu, ‘bola liar’ persepsi pasar berpotensi berubah menjadi tekanan nyata bagi stabilitas ekonomi nasional,” kata Kusfiardi.

Oleh sebab itu, menurut dia, pengawasan publik, media, akademisi dan pelaku pasar menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa independensi BI tetap terjaga sebagai benteng terakhir stabilitas makroekonomi Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.