Amnesty: Penyempurnaan Komando Operasi Berpotensi Perparah Konflik Papua

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid(MI/SUSANTO)

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik rencana penyempurnaan komando operasi di Papua yang dinilai akan memperparah konflik. Ia menilai pendekatan militer selama ini bukan solusi, bahkan menjadi salah satu akar masalah berlarutnya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Menurut Usman, kebijakan keamanan yang mengedepankan kekuatan militer justru menempatkan prajurit sebagai korban dari keputusan politik pemerintah pusat. Ia menilai dalih pertahanan kerap digunakan untuk membenarkan agenda lain yang merugikan masyarakat Papua.

"Kasihan prajurit yang dikirim ke sana. Mereka jadi korban kebijakan pemerintah pusat yang berdalih pertahanan, padahal sebenarnya untuk mengamankan proyek strategis nasional dan kebijakan ekonomi lainnya di Papua, yang merugikan masyarakat adat, mengurangi hutan yang berakibat krisis ekologis, dan juga membuat orang Papua semakin merasa tidak didengar," kata Usman saat dihubungi, Selasa (6/1). 

Ia menekankan, konflik di Papua tidak bisa dilepaskan dari pilihan negara yang konsisten menggunakan pendekatan militer. Strategi tersebut, kata Usman, justru menutup ruang dialog dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. 

Dia menilai rencana penyempurnaan komando operasi tidak memiliki urgensi dan berpotensi memperluas kekerasan. Menurutnya, yang dibutuhkan bukan penambahan struktur komando, melainkan perubahan paradigma keamanan.

"Sangat jelas penyempurnaan komando itu tidak diperlukan. Rencana penyempurnaan komando operasi di Papua hanya akan memperparah konflik di Papua," tuturnya. 

Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelibatan militer dalam isu keamanan di Papua. Menurutnya, tanpa evaluasi total, pola kekerasan akan terus berulang.

Lebih jauh, Amnesty menilai hingga kini belum terlihat langkah konkret negara untuk memperbaiki tata kelola keamanan. Aparat keamanan, menurut Usman, justru terkesan membiarkan rantai kekerasan terus berlangsung.

Ia menambahkan bahwa pendekatan militer selama ini kerap berujung pada pelanggaran HAM berat. Praktik kekerasan terhadap warga sipil dinilai terus terjadi tanpa penyelesaian yang adil.

"Pendekatan militer di Papua sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan di luar hukum, penyiksaan warga sipil, alih-alih menyelesaikan konflik disana," tutur Usman.

Atas dasar itu, Amnesty mendesak presiden untuk segera mengubah arah kebijakan keamanan di Papua. Penghentian pendekatan militer dinilai menjadi langkah awal memutus mata rantai kekerasan.

Selain perubahan kebijakan, Usman juga menekankan pentingnya pembentukan tim independen yang melibatkan masyarakat sipil. Tim tersebut diharapkan dapat mengevaluasi secara objektif penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan.

"Penting juga bagi presiden membentuk tim independen dengan keterwakilan masyarakat sipil yang memadai untuk melakukan kajian evaluatif tentang penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan termasuk polisi dan tantara dan eksesnya terhadap keamanan warga negara," jelas Usman. 

Amnesty juga menuntut pengakuan negara atas pelanggaran HAM serius yang telah terjadi di Papua. Menurut Usman, pengakuan ini merupakan prasyarat penting untuk keadilan dan pemulihan.

Dia juga meminta negara bertanggung jawab secara penuh atas setiap pelanggaran HAM, termasuk menjerat pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab komando.

"Negara harus mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembunuhan di luar hukum di Papua, dan secara terbuka berkomitmen untuk memastikan pertanggungjawaban penuh setiap individu yang terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab komando," pungkas Usman. 

(P-4)