Alokasi Rp335 triliun untuk MBG dinilai paling menguntungkan UMKM

Jakarta (ANTARA) - Alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai akan memberikan manfaat signifikan, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ada yang mengatakan bahwa keberpihakan pemerintah di era Pak Prabowo terhadap UMKM masih belum signifikan, itu salah total,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam pembukaan Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Selasa (19/8).

Menurut Maman, alokasi anggaran yang besar ini akan langsung menguntungkan UMKM. Ia menjelaskan bahwa program tersebut akan membentuk dapur-dapur umum yang dikelola oleh usaha menengah.

Setiap dapur membutuhkan modal Rp500 juta hingga Rp2 miliar dan akan melibatkan rata-rata 20 pemasok lokal untuk berbagai komoditas, seperti telur, ikan, daging, beras, dan sayuran.

Maman mengatakan Kementerian UMKM ditugaskan untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis. Sejauh ini, menurutnya, uji coba di beberapa daerah menunjukkan hasil yang positif.

Menurut Maman, dengan target 30 ribu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibentuk, diperkirakan akan terjadi perubahan signifikan dalam rantai pasok.

Menurutnya, pada awalnya, pemasok mungkin akan diperebutkan oleh dapur umum. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika semua dapur umum sudah beroperasi, mereka justru akan kesulitan mencari pemasok.

“Mau tidak mau, ekosistem usaha di level kecamatan dan desa akan dipaksa untuk mulai membuat kolam ikan lele, peternakan ayam, peternakan telur, dan lain sebagainya,” ucap dia.

Baca juga: Kepala BGN ungkap langkah mitigasi cegah korupsi anggaran MBG

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Rakornas Kadin ini menegaskan dukungan terhadap agenda pembangunan ekonomi kerakyatan yang menempatkan koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok nasional.

Anindya mengatakan program Makan Bergizi Gratis menjadi contoh nyata keberpihakan pemerintah, yang menurutnya, mampu menggerakkan setengah triliun rupiah lebih investasi di daerah, melibatkan ribuan dapur umum, serta membuka pasar baru bagi peternak ayam, telur, hingga pemasok buah dan susu di tingkat lokal.

Pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis pada 2026. Alokasi anggaran tersebut setara 44,21 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun.

Dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Jakarta, Jumat (15/8), Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan program MBG telah ditopang oleh keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang kini berjumlah 5.885 unit dan telah beroperasi di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan.

Selain itu, ada hampir 19 ribu satuan yang saat ini berada pada tahap persiapan operasional.

Baca juga: Menteri Maman wajibkan UMKM terdaftar dalam sistem SAPA UMKM

Baca juga: BGN: Anggaran Rp335 triliun untuk intervensi gizi hingga digitalisasi

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.