
PEMERINTAH Kamboja menyatakan kerahasiaan informasi tentang penangkapan tentara Kamboja mengutamakan keselamatan mereka. Nyawa angkatan bersenjata, serta warga negara Kamboja yang tinggal di zona konflik, merupakan prioritas utama Pemerintah Kerajaan, jelas Perdana Menteri Hun Manet, seperti dilansir Phnom Penh Post, Kamis (31/7).
Hal itu disampaikan Manet menanggapi pertanyaan tentang mengapa Kamboja belum merilis informasi terkait penangkapan tentaranya oleh pasukan Thailand.
“Pemerintah Kerajaan sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai gencatan senjata permanen sesegera mungkin,” ujarnya dalam unggahan media sosial, Kamis.
“Dalam konteks ini, pengelolaan informasi tentang pasukan kita di medan perang sangat penting untuk melindungi nyawa mereka dan memastikan keunggulan strategis pasukan kita,” tambahnya.
Mengenai para tentara yang ditangkap, yang kepulangannya masih ditunggu pemerintah, ia mencatat bahwa melindungi nyawa mereka telah menjadi prioritas utama sejak saat penangkapan mereka.
“Pada tahap awal, ketika nasib mereka masih belum jelas, pengelolaan informasi sangatlah penting. Mengungkapkan detail tertentu dapat membahayakan nyawa mereka atau mempersulit negosiasi pembebasan mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan antara mempublikasikan informasi untuk memberi tahu publik dan menahannya untuk memastikan keselamatan para prajurit selama fase awal yang tidak pasti, pemerintah tidak punya pilihan selain mengelola informasi dengan cermat dan melakukan negosiasi agar mereka segera dipulangkan.
Manet mengklarifikasi bertentangan dengan beberapa tuduhan, pemerintah tidak menyembunyikan informasi untuk menyembunyikan informasi dari publik atau mengabaikan nyawa pasukannya.
Para pemimpin militer, katanya, telah menghubungi rekan-rekan mereka di Thailand untuk meminta pembebasan segera pasukan Kamboja sejak insiden tersebut terjadi.
Manet menambahkan Panglima Angkatan Bersenjata Kamboja juga meminta Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia, dalam perannya sebagai fasilitator dan pemantau gencatan senjata, untuk mendesak pimpinan militer Thailand agar mempercepat pembebasan para prajurit tersebut.
“Saya berharap militer Thailand akan mengembalikan semua prajurit kami yang saat ini berada di bawah kendali mereka ke Kamboja sesegera mungkin,” ujarnya.
Menurut Maly Socheata, juru bicara Kementerian Pertahanan, pasukan Thailand menangkap 21 tentara Kamboja pada pagi hari tanggal 29 Juli, setelah gencatan senjata berlaku.
Sejauh ini, jenazah salah satu tentara telah dikembalikan ke Kamboja, sementara 20 orang lainnya masih ditahan Thailand. Ia mendesak Thailand untuk segera membebaskan mereka.
Dirawat Sesuai Standar Internasional?
Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan Bangkok Post, Tentara Kerajaan Thailand (RTA) menahan 18 tentara Kamboja yang menyerah setelah bentrokan perbatasan di wilayah Sam Tae, Distrik Kantharalak, Provinsi Si Sa Ket.
Juru bicara militer Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, menyebut bentrokan dimulai ketika pasukan Kamboja menembakkan senjata berat dan mortir ke wilayah Thailand. Militernya merespons dengan mengerahkan unit kavaleri khusus untuk melakukan serangan balik dan membersihkan posisi Kamboja.
Selama operasi tersebut, beberapa tentara Kamboja menyerah tanpa menunjukkan perilaku mengancam terhadap pasukan Thailand. Unit kavaleri melucuti senjata dan menahan mereka mengikuti prosedur yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.
Ke-18 tahanan tersebut terdiri dari seorang subletnan, dua sersan mayor kelas dua, 12 sersan, dua kopral, dan satu prajurit. Seorang tentara, Sersan Mom Ridthi, terluka akibat tembakan di pinggul kanan dan lengan kirinya dan dibawa untuk dioperasi. Dua tentara Kamboja ditemukan tewas di daerah tersebut.
Semua tahanan saat ini ditahan di fasilitas aman di bawah Wilayah Angkatan Darat Kedua, tempat mereka diberikan perawatan dasar, termasuk pakaian, makanan, air minum, dan perawatan medis sesuai kebutuhan.
Mereka dirawat sesuai dengan standar militer internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Prosedur terkait akan diikuti selanjutnya.
Thailand akan memulangkan jenazah sesuai dengan standar internasional untuk menangani korban perang secara bermartabat. (B-3)