2 Bulan Dilantik, Dirjen Gakkum ESDM Gaspol Berantas Tambang Ilegal

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya memperbaiki tata kelola di sektor pertambangan. Hal tersebut menyusul maraknya praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal yang kian menjamur.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengungkapkan, pihaknya telah melakukan sejumlah penindakan sejak Ditjen Gakkum terbentuk. Dalam dua bulan terakhir ini, setidaknya sudah ada sekitar tiga penindakan.

"Kita juga melakukan pendampingan untuk optimalisasi pendapatan negara bukan pajak itu untuk tetap kelola stockpile bauksit di Bintan. Nah itu untuk pendapatan negara kita," ungkap Rilke di Kementerian ESDM, dikutip Selasa (19/8/2025).

Ia menjelaskan, Ditjen Gakkum telah memetakan potensi pertambangan ilegal di sektor batu bara, nikel, hingga mineral lainnya. Adapun, tahapan penyiapan data, personel, dan penganggaran ditargetkan optimal pada September 2025.

"Sudah-sudah kita petakan. Nah mungkin nanti September kita sudah optimal sih penyiapan data, personil, penganggaran semua kita sudah siap," tambahnya.

Pihaknya bahkan telah membongkar adanya aktivitas tambang ilegal dekat Jakarta, tepatnya di Cibinong, Jawa Barat.

"Cibinong ya, itu sudah ada penindakan ya Cibinong. Ada apa, tambang galian disana galian itu mineral ya, bukan galian C, itu mineral logam. Sudah ada beberapa penyelidikan juga kita lakukan," ujarnya.

Tidak tanggung-tanggung, aktivitas PETI komoditas bauksit di Cibinong dinilai besar. Proses penertiban tata kelola pertambangan juga segera dilakukan oleh pihaknya.

"Kalau dari sini, di Cibinong karena termasuk besar ya. Cuma persoalan kita bukan besar kecil, persoalan kita yang penting kalau memang itu dia berdampak untuk tertib tata kelola kita lakukan," tambahnya.

Ditjen Gakkum Kementerian ESDM mencatat, potensi kerugian negara yang terhitung mencapai miliaran rupiah, meski Jeffri belum mengungkapkan detail angkanya, yang pasti, aktivitas PETI komoditas bauksit di Cibinong tersebut dilakukan oleh salah satu perusahaan dalam negeri.

"Yang jelas itu (potensi kerugian negara) miliaran lah, kalau urusan tambang pasti miliaran. (Perusahaan) dalam negeri," bebernya.

Sebelumnya, aktivitas tambang ilegal sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan tak tanggung-tanggung, jumlahnya telah mencapai ribuan titik.

Menurut Prabowo, berdasarkan laporan dari Aparat Penegak Hukum (APH), saat ini terdapat sebanyak 1.063 lokasi tambang ilegal di Indonesia. Adapun, nilai kerugian negara akibat adanya tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

"Saya telah diberi laporan dengan aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun," kata Prabowo saat Pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/08/2025).

Oleh sebab itu, ia pun meminta dukungan penuh dari semua pihak dalam membereskan persoalan tambang ilegal di Indonesia, baik itu dukungan dari MPR, partai politik dan lainnya.

Prabowo lantas memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang turut terlibat dalam 'membekingi' aktivitas tambang ilegal. Ia tak segan-segan untuk bertindak atas nama rakyat.

"Dan saya beri peringatan apakah ada orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI dan dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegasnya.

Tak cuma untuk para Jenderal di TNI dan Kepolisian, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan kepada pemimpin dan anggota-anggota Partai.

"Anda jadi justice kolaborator, Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi, Saudara-Saudara, kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri kalau Anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buah mu di kebun-kebun itu," bebernya.

"Saudara-Saudara Wakil Rakyat tahu keadaan sebenarnya, bener? saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya mantan tentara jadi junior itu jangan macem-macem ya. Kalau rakyat yang nambang ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur, tapi jangan alasan rakyat tau-tau nyelundup ratusan triliun," pungkasnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article 4 Pekerja Tambang Ilegal Tewas Tertimbun, ESDM Buka Suara